Jakarta – Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada tiga jenderal Myanmar dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius menyusul kudeta militer awal bulan ini. Langkah pengamanan sedang dilakukan untuk mencegah bantuan Inggris yang secara tidak langsung mendukung militer Myanmar.
"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi," demikian bunyi pernyataan Pemerintah Inggris.
Inggris mengatakan akan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar: Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing.
Kanada juga dilaporkan akan menjatuhkan sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar.
Inggris juga telah memberlakukan sanksi terhadap 16 orang dari militer Myanmar.
Menurut pernyataan tersebut, kini Inggris sedang melakukan pengamanan untuk mencegah bantuan dari negaranya yang secara tidak langsung mendukung pemerintah yang dipimpin militer.
Selain itu, Inggris akan mengambil tindakan tambahan untuk mencegah bisnis Inggris bekerja sama dengan militer Myanmar.
"Kami, bersama sekutu internasional kami, akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Inggris.
Aung San Suu Kyi mendapat dukungan luas tetapi militer Myanmar memegang kekuasaan yang lebih besar (Foto: abc.net.au/indonesian - Reuters: Pool)
Militer Myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Militer Myanmar telah menangkap beberapa tokoh politik dan menindak aksi protes sejak merebut kekuasaan dalam kudeta.
Mereka juga mengumumkan keadaan darurat di Myanmar selama setahun, menyusul tuduhan jika pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai yang dipimpin Suu Kyi pada bulan November, penuh kecurangan.
Komisi pemilihan membantah tuduhan militer tersebut.
Junta militer, yang tidak segera mengomentari keputusan Inggris, telah menjanjikan pemilihan umum baru dan mempertahankan perebutan kekuasaan pada 1 Februari 2021, serta menyangkal apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah kudeta. Mereka belum menyebut tanggal pasti untuk melangsungkan pemilihan baru itu.
Langkah Inggris diambil bersama-sama dengan Kanada yang menyampaikan sikap menentang rezim militer yang berkuasa di Myanmar saat ini dengan menjatuhkan sanksi pada sembilan pejabat militer Myanmar.
"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang menyerukan pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan kami menggaungkan seruan mereka kepada militer Myanmar untuk membebaskan orang-orang yang telah ditahan secara tidak adil saat militer mengambil alih kekuasaan," kata Menteri Luar Negeri Marc Garneau dalam pernyataan itu.
Warga Myanmar turun jalan mengutuk kudeta atas Aung San Suu Kyi, 7 Februari 2021. (Foto: VOA)Pekan lalu, Washington memberlakukan sanksi baru terhadap militer Myanmar, termasuk terhadap kepentingan bisnis dan anggota keluarga mereka.
Presiden AS Joe Biden mengatakan negaranya mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal di Myanmar mempunyai akses ke $1 miliar dana pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi kemarin mengatakan ia telah setuju dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat, India, dan Australia yang disebut Kelompok Quad, jika demokrasi harus dipulihkan secara cepat di Myanmar.
Tetapi, militer Myanmar memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara tetangga China dan dengan Rusia, yang telah mengambil pendekatan yang lebih lunak atas apa yang terjadi di Myanmar (abc.net.au/indonesian). []
