UNTUK INDONESIA
Industri Farmasi dan Alkes Masuk Making Indonesia 4.0
Kemenperin mendorong industri alakes dan farmasi menjadi sektor prioritas pengembangan Making Indonesia 4.0 untuk meningkatkan efisensi produksi.
Baju APD buatan Indonesia lolos ISO 16604 Class 3. (Foto: BNPB)

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri alat kesehatan (alkes) dan industri farmasi menjadi sektor prioritas dalam pengembangan Making Indonesia 4.0, untuk meningkatkan efisensi produksi dan daya saing, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap roda perekonomian nasional.

"Masuknya industri alat kesehatan dan farmasi ke dalam prioritas pengembangan Making Indonesia 4.0 merupakan salah satu upaya Kemenperin untuk dapat segera mewujudkan Indonesia yang mandiri di sektor kesehatan," ucap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers, Sabtu 20 Juni 2020.

Kemandirian Indonesia di sektor industri alkes dan farmasi kata dia merupakan hal yang penting. Terlebih, dua sektor tersebut di tengah pandemi Covid-19 masuk dalam kategori high demand. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri, diharapkan kemandirian sektor industri alkes dan farmasi berkontribusi dalam program pengurangan angka impor impor hingga 35 persen pada akhir 2022.

Oleh karena itu, Kemenperin terus berupaya meningkatkan daya saing sektor industri alkes dan farmasi dengan mendorong transformasi teknologi berbasis digital. Pemanfaatan teknologi digital ini nantinya akan dimulai dari tahapan produksi hingga distribusi kepada konsumen.

“Di masa pandemi Covid-19, penerapan Industri 4.0 memudahkan industri dalam menjalankan protokol kesehatan. Dengan menjalankan digitalisasi, perusahaan dapat mengatur proses kerja maupun SDM-nya dan tetap produktif," tutur Agus.

Making Indonesia 4.0

Sejak 2018, Kemenperin berkomitmen mengakselerasi penerapan industri 4.0 di sektor manufaktur melalui program Making Indonesia 4.0. Kelima sektor yang menjadi prioritas adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, kimia, dan elektronika.

Pemilihan kelima sektor industri itu didasarkan pada berbagai faktor penting, misalnya industri-industri tersebut telah berkontribusi sebesar 70 persen terhadap PDB nasional, mewakili 65 persen ekspor industri serta menyerap sekitar 60 persen tenaga kerja industri.

“Making Indonesia 4.0 adalah strategi menuju industri 4.0 dengan transformasi digital manufaktur. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing industri nasional,” kata dia.

Making Indonesia 4.0 dijadikan sebagai peta jalan untuk mempercepat pembangunan sektor industri yang berdaya saing global untuk mewujudkan Indonesia berada dalam jajaran 10 negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia pada 2030.

Making Indonesia 4.0 juga diklaimakan meningkatkan ekspor netto sebesar 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan produktivitas dua kali lipat terhadap biaya, serta pengeluaran untuk riset dan pengembangan sebesar 2 persen dari PDB.

“Bahkan, implementasi Making Indonesia 4.0 akan membuka peluang lapangan kerja dengan keahlian baru di sektor industri dan jasa pendukung industri, yang didukung dengan momentum bonus demografi,” ujarnya.

Pada 2019, Kemenperin telah meluncurkan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index atau dikenal dengan INDI 4.0. Melalui INDI 4.0, perusahaan industri melakukan penilaian mandiri untuk mengukur kesiapannya dalam bertransformasi menuju industri 4.0 dalam rangka upaya pemulihan industri nasional.

Untuk meningkatkan kesiapan industri, Kemenperin menginisiasi tindak lanjut Indi 4.0, yaitu dengan membangun Ekosistem Indonesia 4.0 atau disebut SINDI 4.0. Ekosistem tersebut merupakan wadah daam membangun sinergi dan kolaborasi antarpihak untuk mempercepat proses transformasi industri 4.0.

Lebih lanjut, SINDI 4.0 memungkinkan terhubungnya supply dan demand antar pihak dan diharapkan meningkatkan jumlah tenaga ahli lokal untuk akselerasi transformasi menuju industri 4.0.

“Kami menyadari pentingnya dukungan berbagai pihak dalam transformasi industri 4.0. Karenanya, terdapat berbagai stakeholders yang terlibat dalam Sindi 4.0, di antaranya akademisi, asosiasi industri, penyedia jasa teknologi, sektor keuangan, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah,” ucapnya. []


Berita terkait
Gedung Farmasi Sulawesi Barat Disegel Warga
Gedung farmasi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) disegel warga. Ini alasannya
Covid-19 Momentum BUMN Susun Masterplan Industri Farmasi
Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) menilai pandemi Covid-19 menjadi momentum BUMN menyusun masterplan kemandirian industri farmasi.
Erick Prihatin Bahan Baku Obat dan Alkes Masih Impor
Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku sedih dan prihatin mengingat mayoritas bahan baku obat untuk industi farmasi dan alat kesehatan masih impor.
0
Sebut Monyet di Facebook, Wanita Ini Dituntut Penjara
Seorang wanita yang menulis kata monyet dan ditujukan kepada wanita lainnya via akun Facebook dituntut penjara 1 tahun 6 bulan.