Jakarta - Jelang kegiatan Global Plastic Treaty yang akan dibahas pada United Nations Environmental Assembly (UNEA) 5.2 mendatang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkolaborasi dengan National Plastic Action Partnership (NPAP), dan juga Ocean Plastics Leadership Network (OPLN) menyelenggarakan Indonesia Country Dialogue: Global Treaty on Plastic Pollution pada Selasa, 22 Februari 2022.
“Country Dialogue ini bertujuan untuk membangun kapasitas pemangku kepentingan dalam negeri mengenai pengadopsian perjanjian plastik global nanti di UNEA 5.2. Ini menjadi momentum penting bagi kita semua mengingat betapa seriusnya negeri ini dalam mengawal isu sampah plastik,” buka Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti.
Acara ini mendiskusikan berbagai hal yang patut kita ketahui mengenai Global Plastic Treaty, “termasuk peluang, manfaat, konsekuensi serta tanggung jawab bagi seluruh pihak yang akan meratifikasikannya, serta langkah strategis selanjutnya yang perlu ditempuh oleh Indonesia,” tambah Deputi Nani.
Beberapa usulan resolusi sedang terus diproses dan diharapkan akan sesuai dan sejalan dengan ambisi Indonesia dalam penanganan sampah plastik yang ada.
Dialog ini dirancang secara virtual dengan mode breakout room, dimana peserta pada awal sesi mendengarkan pembukaan, presentasi umum, survey terkait pengadopsian perjanjian global sampah plastik, video para ahli
Diakhiri dengan sesi breakout yang terdiri dari empat kerangka isu yaitu Keuangan, Perkembangan Pasar dan Inovasi, Monitoring dan Pengukuran Dampak, serta Inklusi Sosial dan Gender.
- Baca Juga: Luhut Instruksikan Kantor Harus Terapkan WFH Lagi
- Baca Juga: Menko Luhut dan Menhub Budi Lakukan Kunjungan Kerja ke Batam
Sebagai presentasi pembuka, turut hadir Danny Rahdiansyah, Deputi Wakil Tetap UNEP dan UNHabitat Kedutaan Besar Indonesia di Nairobi, menjelaskan beberapa proses dialog yang sedang dilalui di Nairobi terkait dialog Global Plastic Treaty ini.
"Beberapa usulan resolusi sedang terus diproses dan diharapkan akan sesuai dan sejalan dengan ambisi Indonesia dalam penanganan sampah plastik yang ada,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada sesi survey langsung terkait topik paling relevan terhadap perjanjian global ini, tercatat bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dari proses yang ada jika ingin diwujudkan.
Para ahli juga memberikan masukannya dalam sesi selanjutnya, terdiri dari beberapa subjek materi, salah satu narasumber, yaitu Fei Febri, CEO Bank Sampah Bersinar menggarisbawahi keharusan pemberdayaan perempuan dan kaum marginal dalam melawan sampah plastik di laut.
Memasuki sesi breakout room, para peserta masing-masing mendiskusikan berbagai kemungkinan serta ancaman terkait materi yang telah disiapkan.
Pada akhirnya dilakukan pemungutan suara terkait pengumpulan data wawasan pemangku kepentingan dan posisi kepentingannya di dalam pengadopsian perjanjian ini.
- Baca Juga: Soal Omicron, Menko Luhut: Patuhi Semua Arahan Pemerintah
- Baca Juga: Menko Luhut: Belanja Pemerintah Wajib untuk Produk dalam Negeri
Sebagai wadah untuk mencari tahu berbagai kepentingan Indonesia dalam perjanjian ini, diharapkan gambaran umum terkait kepentingan berbagai pihak pemangku kepentingan dapat tersalurkan dengan baik, tepat, dan maksimal.
"Komitmen kuat Indonesia untuk menanggulangi sampah plastik begitu ambisius, diperlukan kolaborasi dan komitmen global untuk bergerak bersama demi menghasilkan dampak yang lebih besar,” tutup Deputi Nani. []
