Jakarta, (Tagar 9/6/2018) - Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa isu Palestina akan terus mendapatkan perhatian di PBB selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
"Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama Indonesia menjadi anggota di Dewan Keamanan PBB," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melalui konferensi video langsung di Jakarta, Jumat (8/6).
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI usai mengikuti acara pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Jumat (8/6) pagi waktu setempat.
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk periode 2019-2020 melalui pemungutan suara atau voting di Majelis Umum PBB tersebut.
"Alhamdulillah di dalam Majelis Umum PBB, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mewakili kawasan Asia-Pasifik menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya akan berakhir pada akhir 2018," ujar Menlu Retno.
Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 dengan mengalahkan Maladewa dengan perolehan 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara dalam acara pemilihan di Majelis Umum PBB itu. Sementara Maladewa hanya memperoleh 46 suara.
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 bersama empat negara anggota PBB lainnya, yakni Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.
Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.
Dalam pernyataannya, Menlu RI juga mengajak para anggota DK PBB lainnya untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.
"Indonesia juga akan mengajak anggota DK PBB lain untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel untuk bersama-sama menghadapi tantangan global," ujar Menlu Retno.
Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB tersebut terhitung 1 Januari 2019.
Indonesia sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008.
Presiden: Alhamdulillah
Presiden Joko Widodo memuji terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
"Alhamdulillah Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," demikian Presiden dalam cuitan di akun media sosial Twitter pada Jumat malam (8/6).
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk grup kawasan Asia Pasifik periode 2019-2020 melalui pemungutan suara atau voting di Majelis Umum PBB.
Indonesia berhasil meraih 144 suara melalui proses pemilihan tertutup di Majelis Umum PBB.
Menurut Presiden, Indonesia akan terus berpartisipasi membangun ketertiban dunia.
"Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Presiden dalam cuitannya.
Roy Suryo: Bukan yang Pertama
Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo memuji keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk keempat kalinya periode 2019-2020.
"Alhamdulillah Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mengalahkan Maladewa dengan 144 dari 190 suara," kata Roy Suryo di Jakarta, Sabtu (9/6).
Ia menegaskan, keanggotaan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini bukan yang pertama kalinya.
"Indonesia dulu pernah di zaman Pak Harto 1973-74 dan 1995-96, juga Pak SBY 2007-2008," kata Roy.
Intinya, kata politisi dari politisi Partai Demokrat ini, selaku anggota Komisi I DPR,dia menghargai upaya pemerintah.
"Namun ini bukan yang pertama kalinya bagi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, karena dulu sempat juga menjadi anggota dan ini sudah yang keempat kalinya," katanya.
Bukan Bagian Negara Konflik
Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid yakin Indonesia mampu berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia, setelah terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).
"Masuknya Indonesia di masa politik global tengah memanas ini adalah momentum yang paling baik untuk Indonesia dapat turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban dunia," kata Meutya di Jakarta, Sabtu (9/6).
Dia mengatakan kerja keras pemerintah dan DPR khususnya Komisi I DPR akhirnya membuahkan hasil karena keempat kalinya Indonesia dipercaya untuk menjadi anggota DK PBB.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota DK PBB maka posisi Indonesia sangat penting.
"Indonesia dapat menjadi mediator dalam banyak isu keamanan dunia seperti di Timur Tengah, semananjung Korea, antara blok barat dan timur," ujarnya.
Menurut Meutya Hafidz, karena Indonesia bukan bagian dari negara-negara yang berkonflik, jadi dapat sepenuhnya menjalankan peran mediasi secara jernih.
Selain itu dia menjelaskan, terpilihnya Indonesia tentu tidak lepas dari posisi Indonesia sebagai negara besar sehingga diyakini akan dapat didengarkan oleh banyak negara.
Jejak Indonesia
Sebelum Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada Rabu (6/6) menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang baik untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.
Hal itu disampaikan Menlu RI saat menghadiri Resepsi Diplomatik pencalonan Indonesia jelang pemilihan anggota DK PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Menlu Retno dalam sambutannya meyakinkan para duta besar dan diplomat negara sahabat mengenai komitmen Indonesia sebagai mitra sejati perdamaian dunia dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.
Menurut dia, rekam jejak Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global dapat dilihat dari berbagai aksi dan kontribusi yang dibangun dalam beberapa dekade.
Terkait isu kemanusiaan, Menlu Retno menjelaskan Indonesia hadir dan berada di depan saat negara-negara anggota PBB membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk pada saat bencana alam di Haiti, Fiji dan Nepal.
Selain itu, Menlu RI menyebutkan tentang kontribusi para pegiat kemanusiaan Indonesia, yang saat ini berada antara lain di Cox Bazaar, Rakhine State, Gaza dan Marawi.
Terkait dengan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia, Menlu RI mengutarakan fakta mengenai ribuan anggota pasukan perdamaian Indonesia yang saat ini bertugas di berbagai misi perdamaian PBB di seluruh dunia.
Menurut dia, hal-hal tersebut merupakan sebagian contoh dari kontribusi Indonesia, dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.
"Rekam jejak suatu negara tidak dapat dibentuk dalam satu hari atau bulan," tutur Menlu Retno.
Lima Agenda
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Jumat (8/6) mengatakan bahwa dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK-PBB, Indonesia sedapat mungkin memperjuangkan lima agenda saat mulai bertugas menjadi anggota tidak DK-PBB pada 1 Januari.
Pertama, Hikmahanto mengatakan, Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia.
Salah satunya adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina.
Selain itu pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat ini harus dicermati karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.
Kedua, Indonesia harus dapat memunculkan agenda kawasan yang berpengaruh pada perdamaian dan kemanan dunia.
"Sebagai contoh ketegangan antarnegara di Laut China Selatan, perlindungan terhadap etnis Rohingya dan masalah pengungsi asal sejumlah negara Timur Tengah," kata dia.
Ketiga, Indonesia memunculkan agenda-agenda yang berkaitan dengan perang melawan teroris.
Ini penting mengingat pelaku teror telah mengubah perjuangannya untuk melawan hal-hal yang berbau Barat, tetapi sudah sampai pada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dari sejumlah negara, bahkan upaya mendirikan negara baru.
"Keempat, Indonesia perlu mengagendakan pembahasan tentang fenomena yang muncul belakangan ini terkait masalah intoleransi. Intoleransi telah menjadi wabah di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun," ujar dia.
Terakhir, Indonesia perlu mengusulkan agenda-agenda yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Perang dagang dan tarif belakangan ini yang terjadi antarnegara perlu untuk diwaspadai," kata dia. (ant/af)
