Jakarta - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkritik keras kebijakan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digulirkan sebelum Menteri BUMN Erick Thohir menjabat yakni era Rini Soemarno.
"Saya sangat anti terhadap kebijakan pembentukan holding BUMN yang saya kira usai pembentukan holding tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan," ujar Bhima di Jakarta, Kamis, 21 November 2019 seperti dilansir dari Antara.
Kebijakan tersebut, menurutnya memang membuat laba perusahaan-perusahaan BUMN naik sebesar 22 persen. Tapi kenaikan tidak sebanding dengan utang sebesar 60 persen selama lima tahun.
"Jangan-jangan labanya habis untuk membayar bunga utang," kata Bhima.
Dengan demikian, ia mendesak Menteri BUMN saat ini yakni Erick Thohir untuk menunda terlebih dahulu kebijakan pembentukan holding-holding BUMN. Salah satunya holding penerbangan.
"Saya kira untuk pembentukan holding-holding yang akan berjalan, salah satunya holding penerbangan lebih ditunda terlebih dahulu. Terlebih lagi dengan mencuatnya kasus perselisihan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air," ujarnya.
Sebelumnya, ada rencana pembentukan holding perusahaan induk BUMN bidang infrastruktur atau karya yang terdiri dari enam perusahaan, yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai holding, dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).
Pembentukan holding bertujuan untuk menciptakan badan usaha plat merah yang besar, kuat, dan lincah, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, serta proyek-proyek strategis nasional.
Pembentukan diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi misalnya infrastruktur konektivitas yang dapat menciptakan koridor-koridor ekonomi baru dan menurunkan logistic cost di Indonesia.
PT Hutama Karya (HK) Persero rencananya akan dijadikan sebagai perusahaan induk untuk BUMN karya.
Namun, Kementerian BUMN menyampaikan kecil peluangnya jika akan membentuk holding BUMN Karya atau konstruksi. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan banyak pertimbangan mengenai hal tersebut. []
