Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai pemerintah, pengusung utama Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019, tapi kenapa menolak kebijakan impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Alasannya berikut ini, disampaikan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dalam web seminar 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente', di Jakarta, Kamis, 25 Maret 2021.
Pertama, para pendiri bangsa khususnya Presiden pertama RI Soekarno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri, berdikari, termasuk dalam hal pangan.
Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan kita sendiri.
Hanya dengan berani meletakkan nasib di tangan sendiri, Indonesia akan berdiri dengan kuatnya.
Itu adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya mental berdikari, dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri.
Gabah petani hanya 85 ribu ton, mestinya mendekati 500 ribu ton hari ini. Jadi penyerapan itu enggak berjalan baik. Ini menyebabkan stok Bulog paling rendah dalam sejarah.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. (Foto: Tagar/Antara/Reno Esnir)
Kedua, dari aspek legitimasi, kebijakan impor juga bertentangan karena upaya untuk menyejahterakan petani masuk di dalam Pancasila.
Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi.
Ketiga, dari aspek konstitusi, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing. Ini sangat jelas.
Keempat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara, yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor.
Hasto menekankan konstitusi jelas mengatakan impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat, padahal bumi, alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.
"Bagaimana pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri. Selama 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor," kata Hasto.
PDI Perjuangan sebagai pendukung utama pemerintah, kata Hasto, ia tidak menutup mata sikap kritisnya pada impor beras ini membuat PDIP dijuluki partai pemerintah rasa oposisi. "Yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat."
Penjelasan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di depan para pemimpin dan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin, 22 Maret 2021, menjelaskan kebijakannya untuk impor beras pada masa panen raya. Ia mengatakan siap melepas jabatan apabila keputusannya itu salah.
"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti ambil keputusan-keputusan yang enggak populer. Saya hadapi. Kalau saya salah saya siap berhenti, enggak ada masalah," kata Lutfi.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. (Foto: Tagar/Tangkapan Layar Konferensi pers Kemendag)
Lutfi menjelaskan kebijakan impor itu karena cadangan beras pemerintah di Perum Bulog saat ini tergolong sangat sedikit dalam menghadapi momen Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Dengan perkiraan cadangan beras pemerintah layak di gudang Bulog sebesar 500 ribu ton, yang belum tentu cukup untuk stabilisasi harga.
"Supaya Bapak Ibu tahu, Bulog minggu lalu Rabu atau Kamis, pengadaan untuk gabah petani hanya 85 ribu ton, mestinya mendekati 500 ribu ton hari ini. Jadi penyerapan itu enggak berjalan baik. Ini menyebabkan stok Bulog paling rendah dalam sejarah," ujar Lutfi.
Dengan cadangan itu, Lutfi khawatir harga beras naik akibat permainan spekulan. Namun, ia juga menyadari Maret-April 2021 momen panen raya, sehingga jika stok dalam negeri cukup, perjanjian kerja sama atau MoU dengan negara lain dalam hal impor beras bisa jadi batal.
Selama 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor.
Rencana impor beras sudah menjadi opsi sejak tahun 2021, kata Lutfi, sebelum ia menjabat posisinya ini. "Sebelum saya datang tanggal 23 Desember, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet, artinya lebih atas dari Rapat Koordinasi Terbatas Menko memutuskan Bulog 2021 mesti punya cadangan iron stock salah satunya pengadaan 500 ribu ton bisa dari impor, sebelum saya datang. Jadi waktu saya datang saya hanya menghitung jumlahnya."
Rencana impor beras sudah mendapat persetujuan beberapa Kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Meski impor beras belum dilakukan, isu ini membuat harga gabah di tingkat petani anjlok.
Lutfi mengatakan bukan karena itu harga gabah di tingkat petani anjlok. "Permasalahannya curah hujan tinggi menyebabkan gabah petani enggak bisa dijual ke Bulog karena basah, ada kekeringan minimum dari Bulog untuk bisa membeli cadangan beras pemerintah. Yang sekarang jadi permasalahan, pengering di tingkat petani tidak ada, jadi harganya begitu dipotong gabah itu mesti digiling. Kalau enggak itu akan busuk."
