Bandung - Anggota Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi mekanisme pendistribusian bantuan sosial, termasuk perbaikan data penerima-nya. Karena fakta di lapangan banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Si penerima bantuan telah meninggal dunia, mendapatkan bantuan double atau lebih dari satu paket (bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi). Belum lagi, mereka yang mampu secara ekonomi dan tidak terdampak Covid-19 justru dapat bantuan sosial,” keluh Ihsanudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar di Bandung, Jumat, 8 Mei 2020.
Selain itu, Ihsanudin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat sistem yang lebih transparan untuk pengembalian bantuan sosial yang dikembalikan atau ditolak warga, dan bisa dipertanggungjawabkan. “Sehingga bantuan yang tidak tepat sasaran bisa segera dialihkan kepada yang berhak,” pinta dia.
Disamping itu, mengingat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) provinsi sudah diterapkan pemerintah seharusnya segera mendistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada konflik sosial ditengah masyarakat. “Dan pastikan juga tidak ada korupsi kolusi nepotisme (KKN) sedikitpun,” tegas dia.
Ihsanudin pun mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang mampu secara ekonomi untuk saling membantu dan peduli kepada sesama, masyarakat yang kurang mampu yang saat ini tengah membutuhkan bantuan. “Ramadhan momentum berbagi. Saya mengajak kepada mereka yang mampu untuk saling membantu, berbagi dengan sesama saudara dan tetangga yang membutuhkan,” harap dia (adv). []
