Jakarta, (Tagar 5/3/2018) – Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW (Indonesia Corruption Watch) memperingatkan masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap dinasti politik yang muncul di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil studi terbaru ICW, dinasti politik sangat rawan memunculkan korupsi.
"Dinasti politik rawan terjerat kasus korupsi karena memang biaya politik yang harus mereka keluarkan sangat tinggi," kata Donal Fariz, di Jakarta, Senin (5/3).
Menurut Donal, dinasti politik membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi karena harus mengelola banyak jaringan. Sebut saja jaringan kepartaian, jaringan keormasan, jaringan kebudayaan, dan jaringan-jaringan lainnya.
"Tentu membutuhkan biaya mahal untuk maintenance atau merawat jaringan-jaringan tersebut. Sebab, dinasti politik itu biasanya akan mulai berakar dari dinasti di partai. Jadi orang-orang yang membangun dinasti politik, akan terlebih dulu membangun dinasti politiknya di suatu partai," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Donal, biaya untuk membiayai partai politik mahal sekali. Alsan tersebut yang membuat orang-orang dalam dinasti politik menjadi lebih rentan terkena kasus korupsi.
"Dinasti politik rawan terjerat kasus korupsi itu berdasarkan studi terbaru kami," turunya.
Dia kemudian mencontohkan OTT atau Operasi Tangkap Tangan yang baru saja dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan Calon Gubernur Sultra Asrun, pada 27-28 Februari lalu.
Asrun tak lain ayah Adriatma yang sebelumnya menjabat Walikota Kendari selama dua periode. Posisi Asrun sebagai Walikota Kendari kemudian dilanjutkan oleh Adriatma. Sedangkan Asrun kini maju sebagai calon gubernur Sultra.
"Lihat saja kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Misal OTT yang kemarin baru saja terjadi. Itu menunjukkan politik dinasti. Bapak berkuasa dua periode di Kendari, kemudian anaknya naik. Di daerah lain ada suami berkuasa dua periode, sekarang istrinya maju untuk menggantikan," kata Donal. (rio)
