Jakarta, (Tagar 8/8/2018) - Robik Maulana seorang Relawan Die Hard Jokowi menyatakan, dirinya siap debat terbuka dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang menafsirkan isi pidato Jokowi adalah seruan agar relawan berani berkelahi dalam pengertian fisik.

"Tidak ada yang salah dalam isi pidato presiden. Itu bahasa politik, dan ini tahun politik. Kalimat seperti berkelahi, bertempur maupun berperang adalah hal biasa yang setiap hari dibahas oleh masyarakat yang melek politik," ujar Robik melalui hubungan telepon, Rabu (8/8).

Sebelumnya, setelah orasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) viral di tengah masyarakat, publik terlibat polemik soal isi pidato Presiden di hadapan ribuan relawannya dalam Rapat Umum Relawan Jokowi pada Sabtu (4/8) di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Politisi hingga masyarakat umum ikut mengomentari isi pidato Presiden Jokowi, di antaranya Jokowi dinilai mengarahkan relawannya untuk berani berkelahi secara fisik.

"Pesan dari “tapi kalo diajak berantem juga berani” adalah soal pertaruhan gagasan, pertarungan ide, pertarungan konsep atas penjelasan kerja-kerja pemerintah yang selama ini banyak difitnah oleh orang-orang yang syahwatnya hanya kuasa semata," jelas Robik dengan nada santai.

Robik Maulana yang juga salah satu konseptor dari acara Rapat Umum Relawan Jokowi di Sentul berpesan kepada lawan politik Jokowi. Menurutnya, sebaiknya orang-orang yang bernafsu untuk ganti presiden memikirkan matang-matang isu yang dipakai.

Hal itu ditegaskan Robik setelah salah satu organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring (ICM) mengadukan Presiden Jokowi ke polisi dan tiga lembaga negara lain terkait pidato di Sentul.

ICM Laporkan Pidato JokowiIndonesia Court Monitoring (ICM), salah satu organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta, mengadukan Presiden Jokowi kepada empat lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Polri. (Foto: YouTube)

Seperti diketahui, ICM dalam laporannya sebagaimana disampaikan Direktur ICM Tri Wahyu menyebutkan, pernyataan Jokowi berpotensi ditafsirkan secara serampangan oleh para sukarelawan di daerah sehingga dapat memicu aksi kekerasan.

"Itu bisa diartikan benar-benar berkelahi secara fisik," kata Tri Wahyu dalam pernyataannya. Menurutnya, kalau konflik terjadi maka Kapolri harus memproses hukum Jokowi dengan pasal penyertaan dan penganjur.

Robik Maulana menolak pandangan dan anggapan ICM tersebut. "Jangan menggunakan cara-cara yang justru malah memancing konflik itu sendiri," tegas Robik. []