Bandung - Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Kota Bandung ke daerah lain sudah melalui kajian komprehensif.
Kajian dilakukan terhadap tiga daerah calon ibu kota Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang baru, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat) dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso mengatakan urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar. “Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah," kata Taufiq dalam siaran persnya, Jumat, 30 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Bappeda Jabar sudah mengkaji ketiga daerah yang akan jadi ibu kota Jabar dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.
Menurut dia, keunggulan konektivitas kawasan dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali dan Tol Cisumdawu juga jadi pemicu pertimbangan pemindahan ibu kota Jabar itu.
Taufiq mengungkapkan pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, moderen dan berkelanjutan.
“Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, moderen serta berkelanjutan (sustainable). Sehingga, beban yang di Bogor, Depok dan Bekasi maupun Bandung Raya berkurang sehingga kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” ujarnya.
Dia menuturkan rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada, sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.
“Sudah ada (sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu), diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain Walini,” tuturnya.
Dia menyampaikan pemindahan ibu kota Jabar ini pastinya melewati proses dengan melakukan berbagai pertimbangan. “Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah. Lalu adanya Kereta Cepat, BIJB dan Cipali,” ucapnya.
Taufiq menjelaskan Bappeda Jabar sudah mengkaji ketiga daerah yang akan jadi ibu kota Jabar dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.
Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian. "Sehingga kami mengantungi data yang komprehensif,” ujarnya.[]
