Humas Kota Bandung Gelar FGD Pra Ngopi Bandung

Bagian Humas Setda Kota Bandung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra NgoPi Bandung dengan tema "Penanganan Kesehatan dan Penegakkan Hukum"
Humas Setda Bandung gelar FGD di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin 26 Oktober 2020. (Foto:Tagar/Humas Setda Kota Bandung)

Jakarta - Bagian Humas Setda Kota Bandung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra NgoPi Bandung dengan tema "Penanganan Kesehatan dan Penegakkan Hukum" di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin 26 Oktober 2020.

Pada FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya, Pakar Kesehatan Klinis, dr. Panji Fortuna, Kepala Biro Detik Jawa Barat, Erna Mardiana, dan Pegiat Media Sosial/Aktivis, Irwan Muhtar. Selain itu hadir pula Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan isu yang dibahas. 

NgoPi Bandung atau Ngobrol Perihal Kota Bandung bersama pimpinan, Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda termasuk OPD terkait yang sesuai isu tersebut akan dikupas lagi nanti

Menurut Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Sony Teguh Prasatya, FGD Pra Ngopi Bandung (Ngopi Perihal Kota Bandung) bertujuan memfasilitasi forum diskusi antara OPD dengan para pakar, pimpinan redaksi, serta aktivis media sosial.

"Tujuannya adalah bagaimana kita duduk berbarengan membahas suatu isu, mencarikan solusi. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan secara optimal oleh Pemkot Bandung bisa mendapatkan masukan yang konstruktif dari pakar, pers, maupun aktivis media sosial," katanya.

Selain itu, resume FGD pra NgoPi Bandung ini akan menjadi suatu catatan untuk disampaikan kepada pimpnan yang akan ditindaklanjuti dalam program NgoPi Bandung.

"NgoPi Bandung atau Ngobrol Perihal Kota Bandung bersama pimpinan, Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda termasuk OPD terkait yang sesuai isu tersebut akan dikupas lagi nanti. Kalau di sini (FGD) pakar yang menyampaikan, di sana pemerintah yang menyampaikan," ucap Sony.

"Dan di sana juga dihadiri perwakilan elemen masyarakat. Jadi sejauh mana yang sudah dilakukan Pemkot Bandung, ngobrol bersama di NgoPi Bandung," lanjutnya.

Sony pun berharap melalui program tersebut, Humas benar-benar mampu menjadi lembaga yang bertugas sesuai amanah dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Selain itu, Humas juga sebagai corong dari Pemerintah Kota dalam penyampaian informasi mengenai pembangunan dan kebijakan Pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, dr. Panji Fortuna menyampaikan, untuk mencegah terjadinya ledakan kasus Covid-19 ada cara yang perlu dilakukan. Ia mengibaratkan memisahkan api dari minyak agar tidak terjadi ledakan.

"Penyakit menular ini seperti mencegah kebakaran. Api harus dijauhkan dari bahan bakar. Apinya adalah orang yang menular sedangkan minyaknya adalah orang yang rentan," katanya.

"Untuk mengurangi ledakan, pertama sebisa mungkin apinya diisolasi agar tidak menyebar ke sekitarnya. Sehingga mencegah penularan lebih lanjut," lanjutnya.

Selain itu, menurut dr Panji perubahan perilaku masyarakat saat ini juga diperlukan. Yaitu menjaga diri dari Covid-19 dengan sistem dan lingkungan yang mendukung.

"Perubahan perilaku ini kompleks. Pengetahuan atau edukasi, sanksi, sistem, lingkungan yang mendukung. Itu semua harus ada, tidak bisa satu saja yang ditonjolkan misalnya sanksi," ujarnya.

"Jadi kita harus memikirkan bagaimana membuat koordinasi kebijakan supaya menghasilkan 'outcome' yang diharapkan," imbuhnya.

Sedangkan Kepala Biro Detik Jawa Barat, Erna Mardiana mengatakan, posisi media berada di tengah antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan informasi Covid-19. Saat ini menjadi tantangan tersendiri dengan banyaknya informasi yang beredar.

"Sebagai media arus utama, media massa punya kewajiban menangkal arus informasi. Namun saat ini antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah juga ada hal yang tidak sinkron dalam hal kebijakan. Itu bisa membingungkan media dan masyarakat," ungkapnya.

Erna pun mengritisi transparansi pemerintah terkait data, serta narasumber yang harus terbuka dalam memberikan informasi, terlebih jika berita itu merupakan hal baik.

"Kota Bandung dinilai terbaik berdasarkan penilaian Satgas Provinsi Jawa Barat. Namun kebanyakan warga tidak tahu hal tersebut. Apa dari sisi wartawan yang tidak bertanya atau Pemerintahnya yang tidak mengabari. Karena hal tersebut masyarakat jadi banyak mempertanyakan kinerja Pemkot Bandung juga," katanya.

Narasumber ketiga, Pegiat Media Sosial/Aktivis, Irwan Muhtar mengatakan, FGD ini sangat bagus dan perlu dilanjutkan guna membangun optimisme dari Pemkot Bandung. Sehingga bisa menyelesaikan persoalan bersama-sama.

"Di aspek komunikasi itu ada kesenjangan yang harus diminimalisir. Saya siap kritis tapi memberi solusi dalam kegiatan ini, untuk itu kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan. Karena sinergisitas harus terus dijalankan," katanya. []

Baca juga: 

Berita terkait
Wakil Wali Kota Bandung Pastikan Layanan Tetap Optimal
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung tetap berjalan optimal di masa adaptasi kebiasaaan baru.
Pemkot Bandung Cermat Relaksasi Ekonomi
Ketua Harian Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menilai kecermatan merelaksasi sektor ekonomi mampu diseimbangkan
Yuk, Simak 3 Ide Berkelanjutan Traveling ke Ciwidey Bandung
Saat berwisata ke Ciwidey di Kabupaten Bandung, tak elok rasanya bila tak ekplorasi berbagai tempat. Berikut 3 ide berkelanjutan saat ke sana.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.