Jakarta, (Tagar 3/10/2018) – Selagi penyebar hoaks mewarnai bencana gempa bumi dan tsunami di Donggala, Palu, dan sekitarnya, Pemerintah Australia menyediakan paket bantuan kemanusiaan tambahan senilai 5 juta dolar Australia atau sekitar Rp 54 miliar untuk mendukung pemerintah Indonesia dan mitra-mitra kemanusiaan dalam menanggapi musibah gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan melalui akun Twitter-nya menulis: Australia akan sediakan paket bantuan kemanusiaan tambahan $5 juta utk dukung Indonesia tangani gempa bumi & tsunami. Dana ini akan sediakan terpal, air bersih, persediaan darurat & layanan kesehatan.
Hal ini menyusul bantuan awal sebesar $500.000 kepada @palangmerah. Gary Quinlan (@DubesAustralia) October 3, 2018.
Sejumlah penyandang disabilitas menggalang dana peduli Gempa dan Tsunami Palu di jalur tengah Tegal-Purwokerto, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (3/10/2018). Penggalangan dana oleh Difabel Slawi Mandiri tersebut sebagai bentuk kepedulian serta untuk meringankan beban korban bencana gempa bumi dan Tsunami Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. (Foto: Ant/Oky Lukmansyah)
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengumumkan pemberian bantuan awal sebesar 500 ribu dolar Australia atau sekitar Rp 5,4 miliar yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia untuk menyediakan makanan dan peralatan bantuan penting seperti selimut dan terpal.
Kedutaan Besar Australia dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (3/10), menjelaskan bahwa dana tambahan kepada PBB dan mitra kemanusiaan lokal ini akan digunakan untuk menyediakan tempat penampungan sementara, akses ke air minum bersih dan layanan kesehatan bagi mereka yang terluka dan terlantar.
Australia juga berencana untuk mengirimkan tim medis dan saat ini bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk menentukan di mana mereka akan ditempatkan untuk mendukung upaya-upaya bantuan.
Negara tetangga di selatan itu juga berada dalam posisi untuk menyediakan pasokan bantuan darurat kemanusiaan termasuk perlengkapan tempat tinggal, air, dan peralatan kebersihan.
Pemerintah Australia telah menawarkan aset Angkatan Pertahanan Australia untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya tanggap bencana mereka.
Area yang terpencil dan hilangnya infrastruktur komunikasi masih membuat pihak berwajib Indonesia kesulitan menilai dampak bencana secara keseluruhan saat ini.
"Pemerintah Australia berdiri bersama dengan Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan bagi masyarakat Indonesia yang terkena dampak musibah ini," demikian keterangan Kedubes Australia.
Trump Tawarkan Bantuan Militer
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump seperti dilansir Antaranews disebutkan menghubungi Presiden Jokowi untuk menyampaikan belasungkawa dan menawarkan bantuan untuk para korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Presiden Trump menghargai kepemimpinan pemerintah Indonesia dalam menanggapi krisis," demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu.
Pemerintah AS menawarkan untuk memberikan bantuan segera dan siap bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi bantuan tambahan dari AS sebagai upaya dukungan terbaik.
Pemerintah Indonesia telah menolak bantuan AS dalam bentuk pasukan tentara dan kapal rumah sakit untuk masa tanggap darurat di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, karena saat ini Pemerintah memiliki cukup kekuatan.
Personel TNI dan Polri berjaga di depan sebuah pusat perbelaanjan di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10/2018) malam. Pusat perbelanjaan, bank dan pertokoan di Palu mendapatkan penjagaan untuk mengantisipasi penjarahan oleh warga pascagempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala. (Foto: Ant/Hafidz Mubarak A)
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, pemerintah Indonesia lebih mengutamakan bantuan dari negara lain untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara untuk situasi tanggap darurat Indonesia memiliki pasukan dan logistik yang memadai.
"Kita harus mempertimbangkan supaya (bantuan asing) bisa dipakai langsung, maka kita lebih memfokuskan bantuan asing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Sama dengan waktu di Aceh dulu," kata Wapres di Jakarta, Rabu.
Pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2004, Wapres menceritakan saat itu bantuan dari negara-negara asing digunakan untuk membangun rumah bagi para korban bencana.
Sehingga, untuk penanganan bencana alam di Palu kali ini, bantuan dari negara asing yang akan diterima pemerintah juga akan digunakan untuk hal serupa.
Penyebar Hoaks
Sementara terkait hoaks, sebanyak empat penyebar hoaks yang berkaitan dengan bencana gempa bumi dan tsunami di Donggala, Palu, dan sekitarnya telah teridentifikasi oleh kepolisian.
"Penyebar hoaks kami kejar di Majene. Kami sudah tahu identitasnya, mudah-mudahan akan segera ditangkap. Ada empat orang yang sudah teridentifikasi," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Jakarta, Selasa (2/10).
Setyo menuturkan, berita hoaks yang muncul salah satunya adalah adanya imbauan masyarakat untuk mewaspadai Bendungan Bili-Bili yang retak. Padahal, setelah Polsek Mamuju Gowa melakukan pengecekan, hasilnya bendungan dalam kondisi baik dan aman.
Hoaks selanjutnya adalah informasi gempa susulan sebesar 8,1 skala Richter dan BNPB telah melakukan klarifikasi informasi tersebut tidak benar.
Beredarnya foto-foto korban yang disebarkan sebagai foto korban bencana Palu juga ditemukan hoaks setelah diverifikasi ditemukan gambar tersebut merupakan korban perang di Timur Tengah.
Setyo mengatakan, kabar warga melakukan blokade dan menjarah bandara juga merupakan hoaks karena fakta sebenarnya warga sedang mengantre menaiki pesawat.
Sementara itu, Kominfo menemukan berita bohong atau hoaks yang berkaitan dengan bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya, antara lain, tentang meninggalnya Wali Kota Palu.
Informasi penerbangan gratis dari Makasar menuju Palu untuk keluarga korban juga merupakan berita bohong karena pesawat Hercules TNI AU yang menuju ke Palu diutamakan membawa bantuan logistik, paramedis, obat-obatan, makanan siap saji, dan alat berat.
Kominfo mengimbau seluruh masyarakat tidak mudah memercayai dan menyebarluaskan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak jelas sumbernya. []
