Medan - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di hadapan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengungkap kebobrokan birokrasi di Pemerintah Kota Medan, Sumut.
Saat Musyawarah Cabang (Muscab) IX HIPMI Kota Medan di LaPolonia Hotel Medan, Kamis, 10 September 2020, turut hadir dua sosok yang akan mengikuti kontestasi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan 2020, yakni Bobby Nasution dan Akhyar Nasution.
Dari podium, Ketua HIPMI Sumatera Utara, Mazz Reza Pranata menyatakan, birokrasi Pemko Medan tidak bersahabat dengan dunia usaha, bahkan cenderung tidak masuk akal.
Contohnya, dalam penerbitan surat keterangan domisili usaha yang mencantumkan 13 syarat.
"Ada poin yang mengharuskan pengusaha membayar retribusi sampah tiga tahun terakhir, sedangkan kita baru mau berusaha di situ. Ada poin-poin yang tidak masuk akal," tukas Mazz Reza.
Dia berharap, pemerintah kota kabupaten hingga provinsi tidak hanya berpihak kepada kalangan pengusaha tertentu.
Maaf ya Udak (Paman-red). Kalau HIPMI sudah kumpul buat acara, biasa itu menyentil pejabat
Terhadap Pemko Medan, dia justru berharap ada proteksi untuk HIPMI atau pelaku usaha asli yang berbuat untuk bangsa. Terutama, proteksi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Jadikan kami anak kandung. Itu yang dibela pemerintah sekarang, telah lari ke luar negeri membawa uang pajak ke sana. Kami yang berjuang di negeri sendiri harusnya lebih diperhatikan," tandas Mazz Reza.
Mendapati situasi ini, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Bobby Nasution mencoba mencairkan kembali suasana, sembari meminta maaf kepada Akhyar, yang notabene rivalnya di Pilkada Medan 2020 ini.
Saat didaulat menyampaikan arahan, Bobby pun menyampaikan bahwa teman-teman di HIPMI memang kerap melontarkan kritikan kepada pemerintah, demi kemajuan dunia usaha.
"Maaf ya Udak (Paman-red). Kalau HIPMI sudah kumpul buat acara, biasa itu menyentil pejabat. Saya di pusat, kadang yang hadir mertua saya (Presiden Joko Widodo) pun itu disentil juga. Saya juga berharap agar perizinan dimudahkan. Pengusaha lokal didukung demi kemajuan ekonomi kita," kata alumnus pasca sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Akhyar sendiri menyangkal kritikan itu, saat mendapat kesempatan bicara di podium. Menurut dia, itu merupakan kebijakan aparatur tingkat kelurahan. "Itu mungkin kebijakan lokal di tingkatan kelurahan," kata Akhyar. []