Semarang - Sebanyak 4.826 kursi SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah (Jateng) hasil PPDB online 2020 ternyata masih kosong. Gubernur Ganjar Pranowo tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengisi kekosongan tersebut tanpa melanggar aturan yang ada.
"Ternyata ada yang memilih sekolah swasta, jadi dia (peserta didik) diterima di sekolah negeri tetapi juga mendaftar di sekolah swasta," kata Ganjar di Semarang, Selasa, 14 Juli 2020.
Ganjar menjelaskan, proses evaluasi paska-PPDB juga masih berlangsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Faktanya memang ada kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut. Pemerintah akan berupaya maksimal memberikan akses kepada anak-anak untuk sekolah.
"(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kami carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti," ujarnya.
Hasil identifikasi, ada persebaran sekolah tidak merata sehingga ada rencana sekolah jarak jauh. Pola PPDB SMA negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK negeri dengan sistem prestasi juga dirasakan menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa.
(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kami carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti.
Menurut Ganjar, ada calon siswa yang ingin masuk ke SMA dengan prestasi dan ada yang ingin dengan zonasi untuk mendaftar SMK, padahal keduanya berbeda.
"Akhirnya yang terjadi adalah ada satu sekolah, khususnya di SMK, (anak) di area sekolah kalah prestasinya dengan anak-anak dari luar (zonasi). Selanjutnya mereka tidak bisa mendapatkan sekolah, mungkin karena tidak mampu atau bisa ke swasta," tutur dia.
"Kalau memang ke swasta juga tidak apa-apa karena swasta kan juga harus diisi, tidak semua bisa di sekolah negeri, baik SMA maupun SMK."
Atas berbagai persoalan tersebut, Ganjar mengaku akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak. Seperti untuk mengatasi kekosongan kursi, akan diambilkan dari peserta didik yang tidak diterima namun rumahnya dekat dengan sekolah negeri.
Terkait hal itu Ganjar menegaskan harus ada regulasi yang adil. Regulasi itu yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Bahkan Pemprov Jateng juga sudah melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa tidaknya menambahkan rombongan belajar.
"Inilah yang selalu ada ikhtiar untuk menyelesaikan. Bahkan pada skenario terburuk kami mencoba koordinasi dengan sekolah swasta sehingga teman-teman justru punya semangat pribadi dari seluruh ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Ganjar.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan anggaran untuk membuat sekolah baru di tahun depan. Agar dengan sistem zonasi yang ada, persebaran siswa bisa merata.
"Sekarang kan piramida demografinya sudah berbeda. Jadi anak-anak yang SD ini sudah mulai ke SMP maka kebutuhan di SD berkurang. Gedung-gedung ini sebenarnya bisa dikonversi menjadi gedung SMA atau SMK. Kalau kami bisa kerja samakan itu Insya Allah persebarannya gampang," ucap dia.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Jumeri menambahkan daya tampung yang disediakan PPDB SMA SMK tahun pelajaran 2020/2021 sebanyak 207.816. Hasil seleksi PPDB sebesar 206.238 anak diterima. Dengan demikian ada 4.825 kursi yang kosong.
Jumlah itu terdiri dari 1.578 kursi yang memang tidak terisi dari proses PPDB. Kemudian 2.981 kursi karena ada yang mengundurkan diri, dan 266 kursi dari pembatalan dari proses verifikasi.
"Kebijakan pemenuhan daya tampung dimaksudkan sebagai upaya peningkatan layanan akses untuk meminimalkan angka tidak melanjutkan. Sasarannya diarahkan terbatas pada kelompok masyarakat kurang beruntung yang berpotensi tidak melanjutkan karena faktor biaya," tuturnya. []
Baca juga:
- Ganjar Ancam Seret Pembuat SKD Palsu ke Ranah Hukum
- Ombudsman Soroti Zonasi dan Prestasi PPDB Jateng
- Ganjar Ungkap Modus Pungli Sekolah ke Siswa Baru
