Jakarta, (Tagar 1/5/2018) - Peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day tiap 1 Mei selalu sarat dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan hidup buruh atau pekerja, tetapi sepi dari pembicaraan mengenai salah satu persoalan besar negeri, yakni tingkat pengangguran.
Bagaimana pergerakan tingkat pengangguran di Indonesia? Menurun atau justru meningkat? Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2017 yang dipublikasikan pada November 2017, menyebutkan, sebanyak 128,06 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja.
Jumlah itu bertambah 2,62 juta orang dibandingkan Agustus 2016 yang sebanyak 125,44 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat 0,33 poin.
Penduduk yang bekerja sebanyak 121,02 juta orang, bertambah 2,61 juta orang dari Agustus 2016.
Namun terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang, dibandingkan pada Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang.
Pertambahan jumlah pengangguran disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja mencapai tiga juta orang per tahun sehingga komposisi pekerja dan penganggurannya akan terus naik seiring jumlah penduduk.
Meskipun jumlah pengangguran meningkat, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT turun 0,11 poin dari 5,61 pada Agustus 2016 menjadi 5,50 pada Agustus 2017.
Hingga pada Februari lalu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5,5 persen merupakan titik terendah sepanjang sejarah reformasi pemerintahan.
Bila dirunut selama 12 tahun ke belakang, berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran pada 2006 mencapai 10,3 persen dari total tenaga kerja, pada 2007 sebesar 9,1 persen, pada 2008 menjadi 8,4 persen, pada 2009 turun menjadi 7,9 persen, pada 2010 turun lagi menjadi 7,1 persen, pada 2011 turun menjadi 6,6 persen.
Tingkat penganggguran pada 2012 turun menjadi 6,1 persen, pada 2013 naik menjadi 6,2 persen, pada 2014 turun menjadi 5,9 persen, pada 2015 naik menjadi 6,2 persen, pada 2016 turun menjadi 5,6 persen, dan pada 2017 turun menjadi 5,5 persen.
Penurunan angka tingkat pengangguran tersebut tak lepas dari peran serta sektor pendidikan yang dinilai mengalami peningkatan pesat. Sektor pendidikan dinilai Hanif Dhakiri mampu menciptakan tenaga kerja dengan keahlian yang mampu bersaing dengan serbuan tenaga kerja asing.
Penurunan tingkat pengangguran tersebut masih belum maksimal mengingat target yang ingin dicapai pemerintah berada di kisaran lima persen.
Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan sektor "pencetak tenaga kerja" tersebut untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.
Selain itu, maraknya perkembangan sektor informatika maupun sektor daring (online) juga memiliki andil yang besar dalam mengurangi angka pengangguran tersebut. Salah satunya soal transportasi berbasis daring yang kini marak di berbagai wilayah di Indonesia. Baginya terlepas pro-kontra soal keberadaan transportasi daring tersebut, sektor transportasi daring telah terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Faktor lainnya yang dinilai cukup berperan penting dalam pengurangan angka pengangguran adalah meningkatnya sektor usaha kreatif yang dalam hal ini menyangkut usaha kecil menengah (UKM). Usaha kreatif yang terus tumbuh, memiliki peran dalam pengurangan angka pengangguran.
Pengangguran Berpendidikan
Salah satu hal yang dikhawatirkan dari jumlah pengangguran sekitar tujuh juta orang ini adalah mereka yang tergolong berpendidikan.
Menristekdikti Mohamad Nasir dalam orasi ilmiah pada wisuda sarja Universitas Gunadarma, Jakarta, pada 25 Maret lalu menyampaikan pernyataan tertulis berisi kekhawatirannya terhadap meningkatnya jumlah pengangguran berpendidikan. Ia menyebutkan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah sarjana namun sedikit yang langsung diterima bekerja.
Sekitar 8,8 persen dari total tujuh juta orang pengangguran di Indonesia merupakan sarjana yang menganggur pascalulus. Ini sangat mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, Nasir menyampaikan pentingnya peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, juga terampil serta berwawasan global.
Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan sumber daya yang mampu bersaing secara global. Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat berperan pada upaya peningkatan daya saing bangsa. Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan sumber penguatan ekonomi bagi bangsa.
Lulusan perguruan tinggi perlu berperan dalam upaya peningkatan daya saing bangsa secara global di era disrupsi teknologi.
Untuk itu perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas merupakan agenda utama pemerintah ke depan dalam membuat kebijakan.
Apalagi Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu era disrupsi teknologi, era berbasis "cyber physical system". Ini merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN untuk mempersiapkan sumber daya manusianya agar kompetitif.
Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan tersebut, Indonesia membutuhkan pekerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi untuk menghadapi era digitalisasi ekonomi.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, pekerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi itu juga menuntut adanya sertifikasi berbasis kompetensi.
Sertifikasi tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan vokasi yang basisnya bukan pendidikan formal, misalnya balai latihan kerja (BLK). Hal tersebut dilakukan supaya nanti pemberi kerja bisa mendapatkan tenaga kerja yang memiliki standar keterampilan yang jelas.
Pekerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi tertentu tidak perlu khawatir tidak terserap dunia kerja karena mereka akan masuk kategori pekerjaan yang tidak mudah digantikan oleh otomatisasi. Akhirnya nanti kita bisa mengurangi pengangguran yang terjadi akibat digitalisasi itu, dengan menciptakan tenaga kerja yang nanti bisa masuk ke pasar kerja di era digital.
Kebijakan strategis lain untuk meningkatkan pekerja terampil dilakukan melalui penambahan kurikulum pelatihan serta mendorong pelatihan berbasis kompetensi dan magang. Kurikulum harus disesuaikan, namun yang paling penting harus ada pemagangan baik guru maupun siswa supaya kesenjangan terhadap pasar kerja dan pendidikan semakin kecil.
Ia mengatakan bahwa disrupsi atau gangguan di pasar kerja akibat ekonomi digital mengakibatkann 52,6 juta (51,8 persen) pekerjaan di Indonesia berpotensi digantikan otomatisasi. Pekerjaan yang terdampak digitalisasi ekonomi antara lain akuntan, buruh, pandai besi, pegawai administrasi, petugas gudang, kasir, hingga penjaga tiket.
Jadi Peringatan Hari Buruh pada May Day, menjadi momentum mewujudkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah pengangguran, bukan sekadar menyuarakan aspirasi atau tuntutan pekerja. (bud/ant/af)
