Nagan Raya - Pasang surut harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit kerap dikeluhkan petani Aceh. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Nagan Raya yang sudah memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pun juga di Aceh Barat Daya (Abdya) yang sampai kini belum punya PKS.
Harga TBS sangat dipengaruhi minyak sawit mentah di pasar dunia dan kepala daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali menentukan harga.
Jika dirinci, wajar rasanya petani Aceh Barat Daya mengeluh jika harga TBS kelapa sedang turun, karena harus menjual ka daerah tetangga. Butuh waktu sekitar satu jam lamanya dari Aceh Barat Daya menuju Nagan Raya. Jarak tersebut tentu juga menambah pengeluaran lain, seperti biaya angkut dan sebagainya.
Informasi yang berkembang, harga sawit di Nagan Raya diduga diintervensi pihak pabrik. Sedangkan pemerintah daerah juga disebut-sebut kurang memiliki kewenangan dalam mengitervensi harga jual sawit petani.
Menjawab kabar tersebut, General Manager (GM) PT Kharisma Iskandar Muda (KIM) Nagan Raya, Ari Saputra mengatakan, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk menentukan harga TBS sawit. Sebab, harga TBS murni dipengaruhi standar harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah di pasar dunia.
"Harga TBS sangat dipengaruhi minyak sawit mentah di pasar dunia dan kepala daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali menentukan harga," katanya, Senin, 13 Juli 2020.
Dengan begitu, kata Ari, jelas tidak ada persekongkolan antara KIM dan pemerintah daerah seperti isu yang kian santer dikembangkan sejumlah oknum di Kabupaten Nagan Raya.
Selain itu, mutu atau kualitas TBS kelapa sawit juga menjadi faktor mempengarugi harga jual. Buah segar, matang, dan berkualitas tentu harganya lebih mahal. Jika buah mentah, ukuran kecil atau kempes dan kering tentu harganya akan rendah.
"Memang sudah mekanisme pasar, kualitas dari buah itu sendiri juga mempengaruhi harga terlebih KIM ini adalah usaha komersial, bukan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga penetapan harga beli produk TBS harus sesuai dengan jual hasil produksi CPO dan karnel," katanya.
Selama ini, kata Ari, perusahaan PKS yang ada di Nagan Raya membeli hasil petani di bawah ketentuan rata-rata. Misalnya, TBS berat janjang rata-rata (BJR) yang harusnya diterima di atas 8 kilogram kategori buah matang dan brondolan, namun yang diterima di PKS terkadang di bawah BJR 4 kilogram.
"Dari situ saja, secara teknis PKS sangat berisiko tidak dapat randemen CPO dan karnel sehingga berpeluang rugi. Jadi kalau petani menginginkan harga yang tinggi maka harus mengikuti kriteria mutu TBS," katanya. []
