Harga TBS Ambruk, Sultan Minta Pemerintah Beri Kompensasi Ke Petani Sawit

Wakil DPD RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah bertanggungjawab atas jatuhnya harga Buah tandan Segar (TBS) Kelapa Sawit.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. (Foto: Tagar/DPD RI)

TAGAR.id, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah bertanggungjawab atas jatuhnya harga Buah tandan Segar (TBS) Kelapa Sawit yang jatuh hingga mencapai 50-70 persen di banyak daerah saat ini dengan memberikan kompensasi sawit.

"Saya kira jatuhnya harga TBS ini adalah akibat langsung dari wacana kebijakan pemerintah yang hendak melarang ekspor CPO. Meskipun yang dimaksudkan itu bukan CPO, tapi spekulasi para pelaku industri pengolahan sawit langsung mengambil langkah antisipasi dengan membeli lebih murah TBS sawit masyarakat," ucap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu, 30 April 2022.


Jangan sampai kita mengalami dua kerugian sekaligus, konsumen dalam negeri harus membayar mahal harga minyak goreng di pasaran, sementara harga TBS sawit justru anjlok dan merugikan petani.


Menurutnya, ketidak konsisten kebijakan pemerintah justru menyebabkan ketidakstabilan harga TBS dan merugikan petani sawit di daerah

Bahkan ada petani yang membiarkan TBS nya membusuk karena dihargai sangat rendah atau bahkan ditolak oleh perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Padahal kebijakan ini tidak lantas menurunkan harga Minyak Goreng secara signifikan.

"Sehingga, dalam suasana idul Fitri ini, kami mendorong pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk membayar ganti rugi harga jual petani kelapa sawit yang signifikan menurunkan nilai tukar petani. Suka atau tidak pemerintah harus mengakui kesalahannya dengan memberikan kompensasi yang proporsional bagi petani sawit," tegasnya.

Selanjutnya, Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan bahwa dalam posisi harga CPO ekspor yang terus meningkat saat ini, rasanya tidak adil jika Petani harus menjual TBS nya dengan harga yang sangat murah. 

"Jangan sampai kita mengalami dua kerugian sekaligus, konsumen dalam negeri harus membayar mahal harga minyak goreng di pasaran, sementara harga TBS sawit justru anjlok dan merugikan petani," katanya.

"Maka kami selalu mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan pembaharuan tata niaga sawit secara fundamental sejak pada reformasi agraria dan penguasaan lahan perkebunan sawit, hingga pada upaya intensifikasi perkebunan dan hilirisasi industri hasil sawit yang dikuasai oleh negara melalui BUMN dan BUMD," tutupnya. []

Berita terkait
Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Aturan Standar Pengeras Suara Masjid
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi surat edaran yang mengatur tentang standar volume pengeras suara masjid dan musholla.
Wakil Ketua DPD RI Minta JHT Bisa Dijadikan Agunan Pembiayaan Bank
Wakil Ketua DPD RI Najamudin meminta agar kartu Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dimanfaatkan sebagai jaminan atau agunan pembiayaan pekerja.
Ketua DPD RI Bahas PT Nol Persen dengan Perwakilan Raja dan Sultan Nusantara
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, terus menyosialisasikan Presidential Threshold nol persen.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.