Palembang, (Tagar 23/5/2018) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengharapkan masyarakat yang belum merekam E-KTP segera pro aktif melakukan perekaman E-KTP. Pasalnya, hanya yang memiliki E-KTP yang bisa menggunakan hak pilihnya.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat paripurna di DPRD Sumsel, Rabu (23/5).
Dia mengatakan, undang-undang mengatur pileg, pilpres tahun depan hanya orang yang memiliki E-KTP yang bisa menggunakan hak pilihnya.
"Sekarang sudah 97,8 persen yang sudah merekam dari 184 juta penduduk yang punya E-KTP yang dewasa, merekam itu untuk memastikan yang bersangkutan masih hidup atau meninggal, memastikan dia tinggal di mana untuk masuk di DPT ini," ujarnya.
Tjahjo mengungkapkan, 2 persen dari 194 dinilainya cukup besar dimana mereka ini tinggal di kota-kota besar, yang tinggal di luar negeri, TKI, TKW diminta segera merekam E-KTP nya jika ingin menggunakan hak pilihnya.
"Pemerintah siap, KPUnya jemput bola, Dukcapil jemput bola tapi proaktif masyarakat yang harus di utamakan," ucapnya. Sedangkan untuk pemilih pemula Tjahjo menambahkan, tiap tahun rata-rata 15 juta yang remaja masuk.
"Yang hari H pilkada belum masuk di DPT, itu bisa menggunakan surat-surat baru baik E-KTP baru yang sudah kita persiapkan. Kalau belum sempat merekam setidaknya ada surat keterangan, ini untuk memastikan si A tinggal di RT ini RW ini, di kecamatan ini di kabupaten ini, dia masuk di TPS mana," bebernya.
Menurutnya, negara seperti Amerika yang demokrasinya maju, tidak sampai 50 persen yang menggunakan hak pilihnya dan di Indonesia sudah 74 persen.
Sedangkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, janji politiknya dan kampanye sudah dipenuhi dan target sudah terlewati dan dia berharap Gubernur Sumsel selanjutnya bisa lebih lagi. "Membawa Sumsel tetap menjadi termaju di Indonesia," pungkasnya. (uni)
