Bantul - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut Indonesia dalam kurun waktu terakhir seakan berada dalam darurat ‘radikal’ dan ‘radikalisme’. Radikalisme yang dikhususkan mengenai terorisme menjadi isu dan agenda penanggulangan utama.
Menurut dia, narasi waspada kaum ‘jihadis’, ‘Khilafah’, ‘wahabi’, yang disertai berbagai kebijakan deradikalisasi meluas di ruang publik. "Isu tentang masjid, kampus, BUMN, majelis taklim, dan bahkan lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) terpapar radikalisme demikian kuat dan terbuka di ruang publik yang menimbulkan kontroversi nasional," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Kamis, 12 Desember 2019.
Pernyataan itu diungkapkan Haedar dalam pidatonya mengenai Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi. Di acara itu juga, Haedar dikukuhkan sebagai guru besar UMY ke-14.
Lebih lanjut Haedar mengatakan masalah radikalisme bukan persoalan sederhana dalam aspek apa pun di berbagai negara. Sehingga memerlukan pemahaman yang luas dan mendalam agar tidak salah dalam cara pandang dan cara menghadapinya.
Dia mengatakan hal itu menjadi keliru manakala memaknai radikal dan radikalisme sebagai identik dengan kekerasan lebih-lebih sama dengan terorisme. "Karena pada dasarnya sejarah menunjukkan, bahwa radikalisme terjadi di banyak aspek dan semua kelompok sosial," katanya.
Ia mengatakan Indonesia setelah reformasi sesungguhnya mengalami radikalisasi dan terpapar radikalisme dalam kuasa ideologi pada sistem liberalisme dan kapitalisme baru, lebih dari sekedar radikalisme agama dalam kehidupan kebangsaan.
Karena pada dasarnya sejarah menunjukkan, bahwa radikalisme terjadi di banyak aspek dan semua kelompok sosial.
Radikalisme ideologi, politik, ekonomi, dan budaya sama bermasalahnya dengan radikalisme atau ekstremisme beragama bagi masa depan Indonesia.
Menurut dia Indonesia harus mampu menyelesaikan masalah radikalisme dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Tujuannya agar berjalan ke depan sesuai landasan, jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional.
"Saya memberikan alternatif untuk melakukan moderasi sebagai jalan alternatif dari deradikalisasi agar sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi tengah dan karakter bangsa Indonesia yang moderat. Ini untuk menjadi rujukan strategi dalam menghadapi radikalisme di Indonesia," kata dia.
Haedar mengatakan moderasi Indonesia dan keindonesiaan itu sebagai cara objektif dalam seluruh aspek kehidupan kebangsaan seperti politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Indonesia harus dibebaskan dari segala bentuk radikalisme baik dari tarikan ekstrem ke arah liberalisasi dan sekularisasi maupun ortodoksi.
"Radikal tidak dapat dilawan dengan radikal. Seperti dalam strategi deradikalisasi versus radikalisasi serta deradikalisme versus radikalisme. Jika Indonesia ingin mengatasi radikalisme dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam menghadapi radikalisme agama," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Ma'arif mengatakan Haedar Nashir dalam isi pidato yang disampaikan telah melakukan pendekatan yang seimbang. "Pendekatannya sangat balance, sangat imbang. Radikalisme tidak dilihat sebagai arti yang sempit. Tapi segala bentuk radikalisme negatif itu harus ditiadakan dari manapun datangnya," katanya.
Salah satu poin dari pidato Haedar Nashir yakni penghapusan deradikalisme dan diganti dengan moderasi. Menurutnya hal tersebut masih bisa didiskusikan. "Ah itu bisa kita diskusikan lagi," ucapnya. []
Baca Juga:
- Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Gunungkidul
- Prabowo Libatkan ASEAN Tangkal Pergerakan Teroris
- Pelaku Terduga Teroris Ditembak Mati di London
