Hadiri Pertemuan Gugus Tugas Rusia-Ukraina IPU, Ketua BKSAP Dukung Pertemuan Tiga Pihak

Pertemuan tersebut dihadiri delapan anggotanya termasuk dari Indonesia Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.
Hadiri Pertemuan Gugus Tugas Rusia-Ukraina IPU, Ketua BKSAP Dukung Pertemuan Tiga Pihak. (Foto: Tagar/DPR RI)

TAGAR.id, Jakarta - Gugus Tugas Konflik Rusia-Ukraina menggelar pertemuannya yang keenam di Kigali, Rwanda, Kamis, 13 Oktober 2022. Pertemuan tersebut dihadiri delapan anggotanya termasuk dari Indonesia Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

Di pertemuan keenam Gugus yang bernama 'the IPU Task Force on the peaceful resolution of the war in Ukraine' itu dibahas empat agenda, yaitu laporan terakhir pertemuan kelima Gugus, update perkembangan konflik, audiensi Delegasi Rusia dan Ukraina, dan rencana agenda Gugus ke depan.

Fadli Zon, anggota Task Force yang mewakili Grup Asia dan Pasifik di 'Inter-Parliamentary Union' (IPU) menginformasikan upaya DPR untuk mengajak Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama dan berdialog pada Sidang P20.


Trilateral meeting perlu segera diselenggarakan setidaknya untuk meredakan situasi.


“Kami di P20 pada 6 dan 7 Oktober minggu lalu berhasil mengundang Delegasi Parlemen Rusia dan Ukraina. Keduanya duduk bersama-sama di satu forum. Kami mencoba merumuskan di P20 sebuah pernyataan bersama yang pada akhirnya tak dapat disepakati karena masih terdapat perbedaan cara pandang terkait perang di Ukraina,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu, 15 Oktober 2022.

Lebih lanjut, Fadli menekankan ihwal kesiapan pihak Parlemen Rusia untuk berdialog dengan Parlemen Ukraina. “Pihak Rusia menyampaikan kepada kami kesiapannya untuk berdialog,” sambungnya. Pada sisi lain, Fadli mengingatkan peran Gugus ke depan.

“Apa selanjutnya yang akan dilakukan Gugus Tugas ini,” tanya dia sembari mengingatkan bahwa jika perang berkepanjangan maka penderitan rakyat terus berlanjut.

Terkait apa yang disampaikan pihak Rusia dan Ukraina di pertemuan keenam Gugus itu, politisi Gerindra tersebut menyampaikan bahwa hasil pertemuan bersifat tertutup. Kendati demikian, sambungnya, secara prinsip ada beberapa hal yang dapat disampaikan ke publik. 

“Rusia meminta kita agar melihat konflik dari dua sisi dan bersedia berdialog dengan Ukraina. Sementara pihak Ukraina mengecam keras serangan Rusia yang terus berlangsung dan melihat tidak ada itikad baik Rusia untuk berdamai,” terangnya.

Sementara terkait respon IPU task Force usai Rusia dan Ukraina menyampaikan pandangannya secara terpisah, kata Fadli, Gugus Tugas ini menekankan sejumlah hal penting antara lain komitmen untuk berupaya sebagai mediator yang dipercaya kedua pihak dan tetap melakukan aksi nyata meskipun kecil. 

“Trilateral meeting perlu segera diselenggarakan setidaknya untuk meredakan situasi,” pungkas politisi Gerindra tersebut saat memberikan rekomendasi ke IPU Task Force.

Untuk diketahui, pembentukan IPU Task Force merupakan usulan Delegasi Indonesia ke dalam resolusi berjudul 'Peaceful Resolution of the war in Ukraine, Respecting International Law, the Charter of the United Nations And Territorial Integrity' yang diadopsi pada Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua pada 20-24 Maret 2022 lalu. []

Berita terkait
Novita Apresiasi PP-LIPI Gelar Pertemuan Langsung di Gedung DPR RI
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi (PP-LIPI).
DPR Tinjau Ancaman Bencana Abrasi dan Penyaluran Bantuan di Raja Ampat
omisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses di Kelurahan Sapor Danco, Distrik Kota Waisai, Raja Ampat, Papua Barat.
Komitmen Atasi Persoalan Global, Ketua DPR RI Puan Maharani Tutup Perhelatan P20 Summit
Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menutup perhelatan pertemuan Ketua Parlemen negara-negara G20 atau the 8th G20.
0
Setjen DPR Dorong Implementasi Budaya Kerja ASN BerAkhlak
Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar rapat kerja dalam rangka meningkatkan peran monitoring dan evaluasi.