Guntur Romli Tolak Adanya Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Mohamad Guntur Romli pendukung Presiden Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 dengan tegas mengatakan menolak adanya Jokowi–Prabowo di Pilpres 2024.
Mohamad Guntur Romli. (Foto: Tagar/instagram/gunromli)

Jakarta – Mohamad Guntur Romli pendukung Presiden Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 dengan tegas mengatakan menolak adanya Jokowi – Prabowo untuk pemilihan presiden Pilpres 2024.

Pada Sabtu, 19 Juni 2021, Relawan Jokowi membentuk sekretariat nasional JokPro 2024 untuk mendukung Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024. Padahal hal tersebut sudah di nyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa dirinya menolak untuk tiga periode. 

Mohamad Guntur Romli yang juga merupakan pendukung Presiden Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 mengatakan bahwa pengusul Jokowi tiga periode merupakan penghianat reformasi.


Intinya ketika seorang Presiden turun dari kekuasaannya maka beliau menjadi pemimpin bangsa yang dicintai oleh rakyatnya dan tidak terjebak pada aliran-aliran politik praktis dan menjadi seorang negarawan.


Mohamad Guntur RomliMohamad Guntur Romli saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Selfiana)

“Pada gerakan reformasi tahun 98 salah satu tuntutannya adalah menurunkan Soeharto yang waktu itu sudah berkuasa terlalu lama, juga membatasi jabatan Presiden yang sebelumnya tidak terbatas. Oleh karna itu dikeluarkan TAP MPR Nomor 13 tahun 98,” ujar Guntur saat diwawancarai Tagar TV, Selasa, 22 Juni 2021. 

Ia mengatakan bahwa isi dalam TAP MPR tersebut adalah Presiden yang sudah menjabat bisa mencalonkan lagi untuk satu periode berikutnya. Hal itu berarti setiap Presiden hanya boleh dibatasi selama dua periode 10 tahun dan diatur pada Amandemen UUD Tahun 1945 Pasal 7 terkait periode Presiden.

Terkait dengan adanya usulan untuk Jokowi tiga periode, kata Romli, yang mengatasnamakan pendukung Jokowi atau bukan, dengan tujuan dan niat masing-masing untuk menambah masa jabatan Presiden. Jika aturannya sudah diubah maka bisa saja nantinya seperti masa orde lama saat kepemimpinan Soekarno, yaitu seumur hidup. 

“Maka yang penting saat itu adalah masa jabatan Presiden itu lah yang menjadi amanat gerakan reformasi di tahun 98, jadi siapapun yang berusaha mengubah masa jabatan Presiden maka itu bisa disebut sebagai pengkhianat reformasi,” ujarnya.

Menurut Romli orang yang mengusulkan hanya orang yang mencari muka atau juga ingin menampar dan menjerumuskan Jokowi.

“Untuk memahami kecintaan rakyat Indonesia kepada pak Jokowi jika kita lihat survei pak Jokowi sekitar 54 persen yang tidak setuju untuk tiga periode tetapi ada 40,2 persen yang setuju tiga periode sehingga kita melihat adanya kegamangan dalam publik,” ujarnya.

Menurut Guntur jika memaksakan untuk mendukung Presiden Jokowi menjabat tiga periode, hal itu sama saja seperti mengulang kesalahan yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Soeharto. 

Kedua pemimpin tersebut terjerumus dalam kepemimpinan yang tidak terbatas bahkan cenderung otoriter, sehingga turun jabatannya pun tidak sempurna. 

“Intinya ketika seorang Presiden turun dari kekuasaannya, maka beliau menjadi pemimpin bangsa yang dicintai oleh rakyatnya dan tidak terjebak pada aliran-aliran politik praktis dan menjadi seorang negarawan,” ujarnya.

“Fokus kita ke depannya apakah nantinya akan ada sosok yang bisa melanjutkan hasil kerja Pak Jokowi, dan kita ingin beralih kepada hasil kerja nyata dari calon Presiden agar bisa dipilih nanti,” ujar Guntur.

(Selfiana)

Berita terkait
PDIP Tak Setuju Jokowi Tiga Periode
Ahmad Basarah mengatakan Jokowi tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode
Gerakan Jokowi Tiga Periode Manuver Inkonstitusional
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, peresmian Seknas yang mengusung Jokowi tiga periode mengabaikan konstitusi yang berlaku.
PAN: Relawan Rusak Karakter Jokowi dengan Ide 3 Periode
Yang bilang Jokowi ingin presiden 3 periode, yang mendorong Jokowi 3 periode, dengan sendirinya telah merusak karakter Jokowi. Viva Yoga PAN.
0
Ivermectin Obat Cacing atau Covid-19? Ini Kata BPOM RI
BPOM RI mengatakan setiap protokol pengobatan Covid-19 dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terkait dan Kemenkes.