Banten - Gubernur Banten, Wahidin Halim, bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. Menyusul dengan adanya rencana penghapusan pegawai selain PNS dan P3K di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, gubernur justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya jadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.
“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” tegas Gubernur kepada Tagar pada Jumat, 24 Januari 2020.
Sebagai gubernur, lanjut Wahidin, dia tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut. Bahkan ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.
“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,” paparnya
Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada para tenaga honorer tersebut harus dipertahankan. Terlepas dari rencana pemberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami.
“Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,”ujarnya. Gubernur menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.
Sebelumnya beredar adanya kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan - RB) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Senin 20 Januari 2020. Mereka berencana menghapuskan status dari tenaga kerja honorer dan pegawai tidak tetap sebanyak enam (6) ribu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten terancam dipecat.
Hal itu juga diperkuat adanya pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin yang menyatakan bahwa dari total 15 ribu tenaga honorer dan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemprov Banten, sebanyak 8.700 orang tersebar di sekolah-sekolah SMA dan SMK Negeri se Provinsi Banten dengan sebanyak 6000 lainya tersebar di OPD-OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten.
"Dari semua itu, diperkirakan akan ada penertiban enam ribu tenaga honorer dilingkungan Pemprov Banten. Kalau saya menyebutnya penertiban bukan penghapudan."pungkas Komarudin di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Rabu 22 Januari 2020. []
