Mamuju - Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menilai, ASN yang keluar saat jam kerja berlangsung seperti sapi, sehingga pihaknya mengambil suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai.
"Kebijakan sistem buka tutup gerbang yang telah kami berlakukan mulai satu Minggu lalu tidak akan dievaluasi lagi, sehingga ASN tidak keluar masuk kantor seperti sapi,"kata Gubernur Sulbar.
Ali Baal Masdar juga mengatakan, kebijakan itu tak akan dihentikan meski ada korban. Dia menilai kejadian itu tidak ada hubungannya dengan sistem buka tutup gerbang kantor Gubernuran.
ASN tidak keluar masuk kantor seperti sapi.
"Yah kalau mau disiplin harus begitu agar ASN tidak seenaknya keluar masuk "seperti sapi","kata Ali Baal.
Adanya ASN yang jadi korban jatuh di depan pintu gerbang utama masuk komplek kantor Gubernur akibat sistem buka tutup, baginya itu biasa-biasa saja tidak ada kaitannya dengan kebijakan.
"Kalau kecelakaan yah kasi masuk rumah sakit. Tidak ada dievaluasi tetap dijalankan,"tuturnya.
Diketahui, Dalam upaya mendisiplinkan pegawai, Pemprov Sulbar sedang berupaya membangun sistem gerbang tertutup saat jam kerja yang dianggap paling efektif. Akibatnya, para pegawai kaget dengan sistim baru ini. Seorang ASN staf Dinas Penanaman Modal, Kasmawati mengalami kecelakaan. Dia diduga buru-buru karena takut terlambat.
Korban saat itu mengendarai motor berhenti di belakang mobil Inova putih tepat di depan gerban yang kondisinya menanjak. Mobil tersebut tiba-tiba mundur usai ditahan petugas penjaga pintu gerbang karena terlambat.
Korban tidak sempat menghindar saat mobil tiba-tiba mundur menyebabkan ia terjerembab di bawah mobil dan terlindas hingga menyebabkan luka terbuka serius pada bagian betisnya hingga dilarikan ke RS Bhayangkara Mamuju.
Menanggapi peristiwa ini, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris juga bergeming. Ia menegaskan tetap akan memberlakukan sistim buka tutup gerbang saat jam kerja.
"Bukan persoalan buka tutupnya, tetapi persoalan mental pegawai yang belum connect dengan perubahan-perubahan baru, sehingga pas diterapkan ada kekagetan, sekaligus kontra dengan sistim yang baru. Banyak yang belum siap melakukan perubahan," kata Idris, Minggu 26 Januari 2020.
Dia mengatakan sistem tersebut seharusnya dari dulu diterapkan, sehingga pegawai tidak seenaknya keluar masuk kantor. Idris mengaku, tetap akan melakukan evaluasi.
"Rekaya lalu lintas bisa dievaluasi. Yang terpenting mindset kawan-kawan (pegawai pemprov) bagaimana memaknai entry-exit jam kerja. Sebetulnya dari akses yang ada cukup banyak. Ada tiga pintu untuk entry, tapi mereka yang keluar dari sistim. Jadi biarkanlah sistim yang mengatur cara berfikir mereka,"katanya.
Bukan persoalan buka tutupnya, tetapi persoalan mental pegawai yang belum connect dengan perubahan-perubahan baru.
Dia menegaskan kebijakan itu tidak akan dihentikan, malah kita akan perketat.
"Kejadian begini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Saya imbau supaya mereka bisa memahami perubahan yang lebih substansial. Jangan sampai pintu itu dijadikan kambing hitam karena tidak mau berubah,"jelasnya.
Hasil evaluasi selama seminggu diterapkan, kata dia, pegawai lebih fokus dan betah di kantor. Lebih bisa memaknai tugas dan tanggungjawab yang harus ditunaikan bekerja 7,5 jam sehari.
"Di awal kita coba pemahaman itu. Berikutnya kita lakukan tindakan atau sanksi. Bahkan, selama satu minggu ini ditemukan fakta ratusan pegawai yang terlambat. Artinya, begitulah kelakuan pegawai selama ini. Memang kalau disiplin tidak cukup dengan ajakan, harus pemaksaan membawa ke substansi sebenarnya," pungkasnya.
