Semarang, (Tagar 10/12/2018) - Kabar gembira buat anggota Polri. Kapolri Jenderal M Tito Karnavian mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja bagi anggotanya menjadi 70 persen dari penghasian yang didapat.
"Sebelumnya tunjangan kinerja 53 persen untuk anggota Polri dan 60 persen untuk anggota TNI. Bersama dengan Panglima TNI kita bicarakan dengan Presiden dan disetujui naik jadi 70 persen," ujar Tito saat meresmikan Klinik Kesehatan Pratama Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Minggu petang (9/12).
Tunjangan kinerja tersebut saat ini tengah proses pencairan. Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar dicairkan dalam waktu dekat. Pembayaran tunjangan kinerja dirapel sebanyak enam bulan sebelumnya.
"Perintah Bapak Presiden bulan ini harus dibayarkan. Jadi akan diterima akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan," ujar Tito.
Bagi Tito, kenaikan tunjangan kinerja punya nilai strategis bagi institusinya. Sebab dengan penghasilan yang naik maka bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan kesejahteraan meningkat maka diharapkan mampu menekan dan menghilangkan budaya koruptif di internalnya.
"Menekan budaya koruptif bukan hal mudah, apalagi untuk institusi sebesar Polri dengan anggota sekitar 450 ribu. Meski tidak ada jaminan sejahtera bisa menghilangkan budaya koruptif tapi setidaknya kinerja anggota Polri bisa meningkat," tegasnya.
Hal lain yang menjadi konsen Tito dalam menekan budaya koruptif di internalnya adalah kebutuhan perumahan dan kesehatan. Perumahan anggota Polri saat ini baru bisa terpenuhi 14 persen dari kebutuhan yang ada.
Kendati diakui Tito banyak anggota Polri yang sudah memiliki rumah pribadi, hitung-hitungannya baru sekitar separuh anggota Polri yang memiliki rumah.
"Masih ada sekitar 250 ribu anggota kita yang belum punya rumah. Mayoritas tamtama, bintara dan perwira pertama. Jadi jangan heran di Yogya ada anggota kita yang baru lulus, tidur di kandang kambing," ungkapnya.
Menyikapi hal ini, pihaknya sudah berbicara dengan sejumlah kalangan perbankan untuk membantu kebutuhan tersebut. Lewat program perumahan dengan down payment (DP) atau uang muka 0 persen.
"Bank siap untuk membantu. Kalau masyarakat umum sulit, tapi kalau anggota Polri bisa karena gajinya tidak ke mana-mana. Potong gaji. Dari tunjangan kinerja tiga sampai lima juta, usia 35 tahun bisa punya rumah sendiri," terang Tito.
Sedangkan masalah kesehatan, lanjut Tito, kehadiran pelayanan kesehatan seperti Klinik Pratama Akpol diharapkan mampu memberi pelayanan kesehatan bagi anggotanya. Anggota Polri tidak lagi dipusingkan dengan masalah pembiayaan kesehatan mengingat bisa mendapat pelayanan di rumah sakitnya sendiri.
"Dan tempat layanan kesehatan seperti ini juga punya nilai strategis mendekatkan diri Polri, khususnya Akpol ke masyarakat umum," tutur dia.
Tito menambahkan dengan terpenuhinya tiga hal kebutuhan dasar, yakni penghasilan, rumah dan layanan kesehatan, maka dapat menghapus stigma yang melekat terkait penugasan anggota Polri. Tidak ada lagi anggapan jabatan atau lahan basah dan kering.
"Tidak ada lagi high risk high profit, high risk low profit, high risk low profit, low risk low profit. Di (kepolisian) New York tidak ada seperti itu. Ini yang ingin kita wujudkan," tegas Tito. []
