Golkar Terapkan Politik Tanpa Mahar di Pilkada 2020

Politik tanpa mahar ala Partai Golongan Karya (Golkar) diberlakukan di seluruh wilayah Tanah Air. Ini alasannya.
Waketum DPP Partai Golkar, Rizal Mallarangeng didampingi Ketua DPD Golkar Papua, Klemen Tinal dalam Musda X di Kota Jayapura, Senin malam, 9 Maret 2020. (Foto: Tagar/Paul Manahara Tambunan)

Jayapura - Politik tanpa mahar ala Partai Golongan Karya (Golkar) diberlakukan di seluruh wilayah Tanah Air. Ini sebagai upaya partai berlambang pohon beringin yang pernah lama berkuasa itu merebut kembali kejayaanya. Terobosan tersebut berlaku bagi setiap kader mulai dari pusat hingga daerah.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Rizal Mallarageng dalam Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Papua di Mercure Hotel, Kota Jayapura, Senin malam, 9 Maret 2020.

Politik tanpa mahar ini kebijakan kita sebagai pimpinan untuk tidak mempersulit.

Politik tanpa mahar, kata Mallarangeng, telah disepakati dalam Musyawarah Nasional di Jakarta, pada 2019 lalu. Tujuannya, untuk mempermudah pencalonan para kader serta mengembalikan nama besar partai berlambang pohon Beringin di seluruh Indonesia.

"Politik tanpa mahar ini kebijakan kita sebagai pimpinan untuk tidak mempersulit. Kita ingin merebut kemenangan menjadi partai nomor satu, apalagi Pilkada 2020 sudah dekat. Agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa berkembang di segala aspek," ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Rizal memita seluruh kader mulai dari Papua hingga Aceh agar kompak merebut kembali kejayaan Golkar, sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua, Klemen Tinal menyampaikan komitmennya dalam menerapkan prinsip tanpa mahar yang diputuskan oleh pimpinan pusat. Ia tak mau mempersulit seluruh kader demi meraih kembali kejayaan Golkar di Bumi Cenderawasih.

Jangan bikin susah orang yang mau maju jadi pemimpin dan meminta uangnya.

"Kita partai Golkar saat ini juga sedang mempersiapkan Pilkada di 11 kabupaten. Kita partai Golkar tanpa mahar, tidak ada cara-cara lama dan kita tidak ada pakai uang. Ini instruksi langsung dari pusat mulai dari sekarang," tegasnya.

Ketua DPD Golkar yang juga menjabat Wakil Gubernur Papua ini mengingatkan setiap para calon yang direkomendasikan untuk maju di Pilkada 2020, untuk tidak perlu bersusah payah melakukan lobi ke DPP Golkar Pusat dengan cara menghamburkan uang.

"Jangan bikin susah orang yang mau maju jadi pemimpin dan meminta uangnya. Berikan dukungan sepenuhnya supaya jika Tuhan mengkehendaki mereka pasti akan ingat Golkar. Ini harus disampaikan karena banyak orang yang tengah bergairah untuk menjadi pemimpin," pesannya.

Seperti diketahui, 11 kabupaten di Papua akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Adapun 11 kabupaten itu yakni Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, dan Yalimo. []

Berita terkait
Klemen Tinal Terpilih Kembali Ketua DPD Golkar Papua
Klemen Tinal kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua, periode 2020-2025
Dana Tak Cair Pilkada Waropen Papua Terancam Ditunda
Dana hibah tahapan pilkada tak kunjung dicairkan, Pilkada di Kabupaten Waropen Papua terancam ditunda.
Polda Papua Mulai Petakan Daerah Konflik Pilkada
Kepolisian Daerah (Polda) Papua tengah memetakan daerah rawan konflik Pilkada Serentak 2020 pada 11 Kabupaten di Bumi Cenderawasih.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.