Golkar Sebut Jokowi Ingin Munas Dimajukan

Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga berkata Jokowi mengisyaratkan suksesi partai koalisi sebelum Oktober. Jadi Munas Golkar dimajukan.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga saat memberi keterangan. (Foto: Antara/Imam Budilaksono)

Jakarta - Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan ada isyarat yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghendaki suksesi kepemimpinan partai koalisi termasuk Golkar, dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk Partai Golkar yang akan mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) 2019 pada Desember, maka perlu dimajukan pada sebelum Oktober. 

"Yang saya dengar begitu (partai koalisi menyelesaikan suksesi kepemimpinan) sebelum pelantikan, namun itu bukan langsung dari Pak Jokowi yang mengatakan," kata Andi di Jakarta, Senin, 8 Juli 2019, seperti dilansir dari Antara.

Golkar perlu mengikuti isyarat Presiden itu atau tidak, menurut dia, disesuaikan dengan kondisi internal partai. Meskipun begitu, Golkar tetap menjadi pendukung pemerintah dan urusan internal disesuaikan dengan kehendak kader partai.

Andi menyatakan terdapat desakan dari sejumlah kader dan juga pengurus DPD Golkar agar segera melaksanakan Munas pada September ini. Namun dia mengakui Golkar belum menjadwalkannya karena dinamika yang sedang terjadi dalam internal.

Saya pendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar.

Dia mengakui saat ini di tubuh Golkar terdapat dua kelompok, yaitu yang menginginkan Munas Golkar diadakan pada September dan yang menginginkan pada Desember 2019.

"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja," katanya.

Andi berharap Golkar menindaklanjuti isyarat Presiden dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk memutuskan pelaksanaan waktu (Munas) 2019.

"Saya pendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar," ujarnya.

Andi menyatakan bahwa sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, yaitu PDI Perjuangan dan PKB, akan segera mempercepat penyelenggaraan suksesi kepemimpinannya sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Desakan Ketum Mundur 

Sementara itu, pengamat politik Ade Reza Hariyadi menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan gejolak di internal partai politik (parpol) pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres). Salah satunya adalah perebutan posisi.

"Gejolak itu bisa disebabkan oleh adanya power struggle yang didorong oleh persaingan internal untuk merebut posisi-posisi strategis partai," ujar Ade Reza di Jakarta, Senin, 8 Juni 2019.

Gejolak tersebut mulai dialami oleh Demokrat dan Golkar. Kedua partai itu mengalami gejolak yang justru datangnya dari internal.

Wacana pergantian tampuk kepemimpinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dilontarkan oleh Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD). Gerakan tersebut justru diprakarsai oleh politikus senior partai tersebut di antaranya Max Sopacua, Achmad Mubarok, Sahat Saragih, dan Ahmad Yahya.

Sedangkan di tubuh Partai Golkar terdapat wacana untuk memajukan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang seharusnya berlangsung pada Desember 2019, dimajukan menjadi bulan September. wacana pemajuan itu datang dari kader pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 agar bisa menggantikan Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto.  []

Baca juga:

Berita terkait
0
Dua Alasan Megawati Belum Umumkan Nama Capres
Sampai Rakernas PDIP berakhir, Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan siapa capresnya di Pilpres 2024. Megawati sampaikan dua alasan.