UNTUK INDONESIA
Golkar Heran Kubu Prabowo Tak Bawa Form C1 ke MK
Partai Golkar heran tidak disertakannya form C1 sebagai alat bukti BPN Prabowo-Sandi menggugat hasil Pemilu 2019 ke MK.
Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). (Foto: Antara/Muhammad Adimajaama)

Jakarta - Partai Golkar heran tidak disertakannya form C1 sebagai alat bukti yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, domain dari ranah MK objeknya adalah hasil penghitungan suara," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Antara, pada Kamis 13 Juni 2019.

Ace menjelaskan, bukti form C1 atau saksi dibutuhkan jika persoalan terkait dugaan penggelembungan suara Pemilu 2019. Berberda dengan BPN Prabowo-Sandi, menurutnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf memiliki data C1 dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Nantinya form C1 yang dimiliki TKN menjadi bukti serta argumentasi ketika sidang gugatan Pemilu 2019 digelar di MK.

Data C1 itu untuk argumentasi bahwa memang tidak ada dispute suara dari data yang dimiliki TKN dengan hasil yang diumumkan KPU RI.

Ace yang merupakan jubir TKN menambahkan, selisih sebanyak 16,9 juta suara sangat banyak, dan kalau BPN ingin mengajukan gugatan di MK maka sebaiknya menunjukkan bukti selisih suara tersebut.

Dia mencontohkan, BPN harus menunjukkan di titik-titik mana terjadi penggelembungan suara, dan dirinya optimis gugatan tersebut ditolak MK.

"Dari bermacam gugatan yang disampaikan BPN, tentu banyak hal yang mudah kami patahkan misalnya data-data yang disampaikan dari hasil berita, itu pernah dibahas di dalam persidangan Bawaslu. Kalau soal kualitatif, itu diadukan ke Bawaslu, yang telah diatur dalam UU Pemilu," katanya.

Ace Hasan SyadzilyAce Hasan Syadzily menyanggah tuduhan Jokowi mengambil keuntungan politik, memuji kejujuran Ratna Sarumpaet. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan Ningsih)

Baca juga: 33 Nama Advokat yang Dampingi Jokowi-Ma'ruf di MK

Sebelumnya, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6).

Agenda dalam sidang perdana nanti adalah mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi.

MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

Tim Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Senin 10 Juni 2019 mendatangi kantor MK untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa kehadirannya ke kantor MK mengacu pada peraturan MK terutama peraturan MK Nomor 4 Tahun 2019 dengan menggunakan hak konstitusional untuk melakukan perbaikan berkas.

Bambang juga menjelaskan bahwa dalam perbaikan berkas itu pihaknya membawa bukti yang menghebohkan, yakni paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat didiskualifikasi lantaran telah melanggar peraturan yang ada.

Dia mengatakan dari awal pendaftaran capres dan cawapres hingga saat ini, cawapres nomor urut 01 yakni Ma'ruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank Milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

Baca juga: Fadli Zon Siap Hadiri Sidang Perdana di MK

Berita terkait
0
Soal Spanduk Dukungan, Gibran: Bukan Dari Saya
Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka, mengaku tidak tahu menahu soal spanduk dukungan maju sebagai calon wali kota Solo.
Banda Aceh Dikepung Kabut Asap