Kendari - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari menanggapi pencegahan dan penanganan virus Corona atau Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah.
Kita berharap pemerintah dan pihak terkait dapat selaras dalam menyampaikan informasi.
Ketua BPC GMKI Kendari, Maykhel Rizky Duruka mengatakan pihaknya mendukung segala upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kami mendukung upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan pemerintah baik pusat, daerah, maupun kabupaten/kota khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra)," kata Maykhel, Senin, 16 Maret 2020.
Namun, Maykhel meminta pemerintah untuk serius mencegah dan menangani kasus Covid-19. Menurut dia, tak hanya melakukan pencegahan dengan social distance atau menjaga jarak interaksi sosial.
"Perlu adanya edukasi bagi masyarakat mengenai gejala dan tanda- tanda, serta cara pencegahan dan penanganan Covid-19, sebagai langkah preventif," ujarnya.
Disamping itu, kata dia, pemerintah juga harus menyiapkan tempat pengaduan dan medical check-up yang mudah dijangkau bagi masyarakat terkait Covid-19, sehingga masyarakat dapat memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala.
Maykhel mengatakan pemerintah dan pihak-pihak terkait selaras dalam mengeluarkan informasi terkait Covid-19, Misalnya, kata dia, pernyataan Kapolda Sultra dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra yang tidak selaras dipemberitaan.
Sebelumnya, kata dia, telah beredar video diberbagai platform media sosial mengenai kedatangan puluhan WNA yang bekerja di perusahaan nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra, yang diduga berasal dari China.
Menanggapi hal itu, Kapolda Sultra, Brigjend Pol Merdisyam, menjelaskan bahwa para TKA tersebut bukan dari China, namun dari Jakarta untuk melakukan perpanjangan Visa.
Akan tetapi, kata dia, hal itu dibantah oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr Saemu Alwi yang mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan perpanjangan masa kerja TKA.
"Berdasarkan pemberitaan yang tak selaras itu. Maka kita berharap pemerintah dan pihak terkait dapat selaras dalam menyampaikan informasi. Agar tidak menjadi keresahan di masyarakat," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk mencegah, dan mengawasi serta menindak tegas setiap orang yang menimbun alat medis pelindung diri (masker dan hand sanitizer), obat- obatan dan kebutuhan pokok, yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Semua pihak juga diminta untuk tidak panik dan gaduh terkait informasi Covid-19, agar terciptanya stabilitas publik yang kondusif.
"Kami meminta masyarakat agar menjaga stabilitas publik yang kondusif. Dan juga tidak menyebarkan atau terpengaruh informasi yang belum tentu kebenarannya atau hoaks," ujarnya.
Namun, Maykhel berharap semua pihak khususnya masyarakat untuk tetap waspada terkait Covid-19, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga jarak interaksi sosial sehari-hari, dan menjaga kesehatan serta mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait Covid-19. []
