Mataram, (Tagar, 28/9/2017) - Sebanyak 500 ribu warga Nusa Tenggara Barat terancam tidak memiliki hak pilih atau 'nyoblos' saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018. Belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan salah satu penyebab utamanya.

Berdasarkan peraturan saat ini, masyarakat yang berhak memilih itu sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki KTP elektronik. Namun, untuk membuktikan itu, harus ada KTP elektronik. Kalau tidak ada itu, cara lain yang mungkin hanya jika pemilih memiliki surat keterangan (suket) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ketika blangko KTP tidak ada.

"Tentu bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, kami minta ini segera diselesaikan pemerintah daerah. Kalau sudah begini, mereka yang belum memiliki KTP elektronik tidak akan bisa memberikan hak suara. Kalau dahulu masih boleh, cukup tunjukkan paspor, SIM, kartu keluarga (KK) sudah bisa. Namun, sekarang ini tidak bisa dipakai lagi," ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Lalu Aksar Anshori di Mataram, Kamis (28/9).

Aksar menjelaskan, berdasarkan proyeksi KPU potensi pemilih di NTB mencapai 3,9 juta orang. Hal ini merujuk data pilkada tahun-tahun sebelumnya. Versi Pemerintah Provinsi NTB, jumlah penduduk yang terekam KTP elektronik mencapai 3,7 jiwa. Dari jumlah itu, penduduk yang sudah memperoleh KTP elektronik mencapai 3,2 juta jiwa. Sisanya, sebanyak 500.000 orang belum mendapatkan KTP elektronik.

Melihat situasi ini, pihaknya cukup khawatir karena bisa saja 500.000 jiwa yang belum memiliki KTP elektronik tersebut dijadikan peluang untuk dipermainkan oleh oknum tertentu. "Khawatir, ya, karena ini bisa dijadikan peluang calon untuk mementahkan hasil KPU dengan menduga ada manipulasi data sehingga merusak suasana pemilihan," tukasnya. (agi)