Geng AHY: Justru Moeldoko yang Harus Minta Maaf kepada Jokowi

Demokrat geng AHY mengatakan justru Moeldoko yang harus meminta maaf kepada Jokowi, seharusnya bantu Presiden malah sibuk dengan ambisi pribadi.
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang. (Foto: Tagar/Instagram @dr_moeldoko)

Jakarta - Kepala Staf Kepresiden Moeldoko yang bermanuver dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang justru harus minta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Tidak fokus pada tugas membantu presiden, malah sibuk dengan ambisi pribadi. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra kepada wartawan, Jumat, 2 April 2021.

Herzaky mengatakan itu menanggapi seruan Juru Bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Muhammad Rahmad, yang menyuruh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena telah menuduh pemerintah berada di belakang manuver Moeldoko dalam kemelut Demokrat.

"Moeldoko yang seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden, malah sibuk dengan ambisi pribadi. Jadi, gerombolan Moeldoko lah yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden Jokowi," kata Herzaky.

Kenapa Moeldoko yang harus minta maaf kepada Jokowi, kata Herzaky, karena Demokrat kelompok Moeldoko sering membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Mereka berusaha membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Gerombolan Moeldoko lah yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden Jokowi.


Moeldoko juga harus meminta maaf kepada rakyat, kata Herzaky, karena ia dan gerombolannya dua bulan ini mempertontonkan perilaku tidak patut, tidak taat hukum, mengabaikan etika, moral, tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani rakyat.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan penolakan terhadap kepengurusan Partai Demokrat kelompok Moeldoko. Pemerintah menilai kepengurusan mereka tidak sah karena tidak memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020. 

Kubu Moeldoko menerima keputusan itu, tapi akan menggugat keputusan pemerintah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Kubu Moeldoko mengatakan keputusan pemerintah itu membuktikan pemerintah tidak berada di belakang Moeldoko, dan seharusnya AHY dan SBY meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena sudah suuzon, berburuk sangka, mencurigai Presiden di balik manuver Moeldoko dalam kemelut Partai Demokrat.

Berita sebelumnya: AHY dan SBY Disuruh Minta Maaf kepada Jokowi, Sudah Suuzon






Berita terkait
Pemerintah Menolak Kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dipimpin Yasonna Laoly memutuskan menolak kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.
Perlawanan Demokrat Kubu Moeldoko Setelah Ditolak Pemerintah
Partai Demokrat kubu Moeldoko alhamdulilah sudah mendapat kepastian ditolak oleh pemerintah, tapi bukan berarti menerima. Ini perlawanan mereka.
AHY dan SBY Disuruh Minta Maaf kepada Jokowi, Sudah Suuzon
AHY dan SBY disuruh minta maaf kepada Jokowi karena sudah suuzon, berburuk sangka pemerintah ada di balik manuver Moeldoko dalam kemelut Demokrat.