Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas, Rabu, 29 September 2021, pukul 16.00 WIB, di markas DPP Bara JP, Jln. Kayu Putih Utara IV B, Nomor 29, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Ditemui di Jakarta, Ketua Panita Rapimnas, Faber Suhendra didampingi Sekretaris Panitia Jonny Sirait mengatakan, rapat digelar secara terbatas mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Namun, kata Jonny, Rapimnas juga diikuti secara virtual oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Cabang, serta Badan Perwakilan Luar Negeri (BPLN) Bara JP yang mengantongi SK.
“Rapimnas DPP Bara JP akan diikuti peserta yang sudah mendapat SK DPD dan SK BPLN, yaitu 34 DPD dan 7 BPLN. DPP juga tidak mengakomodir pihak yang ngaku-ngaku pengurus DPP dan DPD seperti yang dilakukan segelintir oknum melalui KLB di Surabaya, Jawa Timur,” ujar Faber.
Jadi semua DPD yang solid dengan DPP SK-nya diperpanjang, dan yang diluar jalur ditunjuk Plt DPD Jatim, Jateng, Maluku, NTB, BPLN Malaysia di-Plt-kan.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. (Foto: Tagar/Bara JP)Jonny juga mengatakan, tim verifikasi sudah merekomendasikan kepada Plt Ketum Bara JP, para ketua DPD dan BPLN sesuai SK DPD periode kepengurusan DPP sebelum almarhum Victor Sirait.
“Jadi semua DPD yang solid dengan DPP, SK-nya diperpanjang, dan yang diluar jalur ditunjuk Plt DPD Jatim, Jateng, Maluku, NTB, BPLN Malaysia di-Plt-kan,” kata Jonny.
Tetap Solid
Dari hasil verifikasi inilah, katanya, DPP akan menghadapi aksi segelintir oknum hingga kemana pun.
- Baca Juga: KLB Bara JP di Surabaya Tetap Digelar 25-26 September 2021
- Baca Juga: KLB Bara JP Akan Digelar di Surabaya pada 25-26 September
“Kami dari jauh hari sudah mengajak teman-teman relawan untuk merapatkan barisan dan melawan pihak yang ingin merusak dan membakar rumah kita. Alhamdulillah sampai sejauh ini teman-teman masih solid. Mereka tetap menggaungkan bahwa Bara JP itu rumah relawan, bukan rumah pengusaha yang ingin dekat-dekat presiden demi kepentingannya. Kami tetap satu tujuan, mengawal presiden Jokowi, bukan memanfaatkan Presiden Jokowi,” kata Jonny.
Hasil Rapimnas I tahun 2021 Bara JP memutuskan beberapa hal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) DPP Bara JP. Selanjutnya, KLB akan dilaksanakan di Bogor, pada Sabtu dan Minggu tanggal 16-17 Oktober 2021 secara fisik dihadiri oleh DPD (KSB) dan secara daring bagi BPLN dan DPC.
Kemudian, lanjutnya, DPP segera membentuk panitia pelaksana KLB yang terdiri atas SC dan OC, dimana SC bertugas mempersiapkan draf materi Kongres sebagaimana telah disepakati dalam Rapimnas dengan menghimpun seluruh masukan-masukan dalam Rapimnas tersebut KLB diupayakan dibuka oleh Jokowi.
Materi Kongres Luar Biasa
Adapun dalam siaran tertulis yang diterima, poin-poin yang disepakati dalam Rapimnas ini untuk dimasukkan di dalam penyusunan Draf Perubahan AD/ART, adalah sebagai berikut.
Pimpinan Organisasi
Rapimnas menyepakati system yang dijalankan sebagaimana pimpinan organisasi tertinggi adalah secara kolective kolegial terdiri atas 7 orang sebagai fungsionaris utama dipilih oleh peserta KLB dengan suara terbanyak otomatis menjadi Ketua Umum.
Ketujuh fungsionaris utama tersebut menjadi tim formatur yang melengkapi kepengurusan lengkap DPP.
Sekjen diisi oleh suara terbanyak nomor urut 2 atau dipilih terpisah oleh peserta KLB. Apabila dipilih terpisah, maka Sekjen terpilih akan menjadi Sekretaris Tim Formatur.
Keseluruhan fungsionaris DPP tidak merangkap jabatan pada struktural DPD, BPLN, DPC maupun Sayap, selanjutnya keseluruhan fungsionaris DPP bersedia untuk berdomisili di Jabodetabek.
Perubahan AD/ART Bara JP
Dengan berubahnya sistem organisasi, maka otomatis merubah pasal-pasal dalam AD/ART Bara JP terkait. Poin-poin yang direkomendasikan dalam Rapimnas I Tahun 2021 Bara JP.
1. Hak Suara
Mengakomodir seluruh hak suara dengan pembobotan kepada DPD memiliki nilai 3 dan BPLN nilai 1. Mengatur ketentuan apabila terjadi keadaan berhalangan tetap terhadap fungsionaris utama.
Sikap terhadap Pengurus DPP, DPD, BPLN dan Sayap yang melakukan Gerakan-gerakan inkonstitusional organisasi di Surabaya pada tanggal 25-26 September 2021 diberhentikan. Keputusan No. 005/Rapimnas/Bara.JP-IX/2021.
2. Susunan Panitia
Panitia Pengawas (SC): Willem Frans Ansanay (Ketua), David Pajunh (Sekretaris), Vivi Evilia (Anggota), Yogie Try Wardhana (Anggota), Walman Siagian (Anggota), Calvin Lambe (Anggota), dan Indra Rajagukguk (Anggota)
Panitia Pelaksana (OC): Feber Suhendra (Ketua), Jonny Sirait (Sekretaris), Warsun (Anggota), Relly Reagen (Anggota), Dinalara Butarbutar (Anggota), Ade Surya Pranata (Anggota) dan Lindung Nainggolan (Anggota). []
