Gejolak RUU HIP, Ma'ruf Amin Ajak Duduk Ormas Islam

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menerima kedatangan Menko Polhukam Mahfud Md dan Ormas Islam di Indonesia untuk membahas polemik RUU HIP.
Ma\'ruf Amin saat melakukan orasi pada Kampanye Akbar Jokowi-Maruf Amin di Lapangan Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019). (Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya).

Bekasi - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kedatangan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, beserta pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk membahas penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. 

Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas wapres di Jakarta, Selasa malam, 16 Juni 2020, ini berjalan selama kurang lebih 90 menit. Turut hadir dalam pertemuan ini Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Basri Bermanda, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, serta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faishal. 

Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasannya.

Pada kesempatan itu Ma'ruf Amin mengatakan perlu rasanya untuk melakukan pengumuman bahwasannya Pemerintah RI meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP, karena momentumnya tidak tepat.

Baca juga: Ada Isu PKI, Muhammadiyah Kirim Tim Jihad Kawal RUU HIP

"Malam ini, saya bersama Pak Mahfud Md bertemu dengan pimpinan MUI, NU, dan Muhammadiyah, untuk menyampaikan sikap Pemerintah tentang RUU HIP. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasannya," kata Wapres Ma'ruf dalam telekonferensi pers lewat zoom.

Kemudian, kata Ma'ruf, keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU tersebut didasarkan pada kondisi negara yang sedang dilanda darurat bencana non-alam pandemi Covid-19, serta pertimbangan saran dari perwakilan ormas Islam. 

"Karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid-19 dan dampaknya, baik itu masalah sosial maupun ekonomi, dalam upaya memulihkan ekonomi nasional," katanya. 

Kalau saya dengar ini inisiatif dari DPR, dalam hal ini PDI Perjuangan.

Sementara, Mahfud Md mengatakan pemerintah meminta kepada DPR untuk lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengusulkan draf RUU HIP, dengan membuka ruang dialog bersama elemen masyarakat. 

"Pemerintah meminta kepada DPR, sebagai lembaga legislasi, untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan. Itulah sikap pemerintah," kata Mahfud Md.

Baca juga: Tolak RUU HIP, MUI: Indonesia akan Hancur Lebur

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Assidiqie mengungkapkan PDI Perjuangan berada di balik munculnya pembahasan RUU HIP. Partai berlambang moncong banteng ini pencetus RUU yang belakangan mengudang polemik.

"Kalau saya dengar ini inisiatif dari DPR, dalam hal ini PDI Perjuangan," kata Jimly Assidiqie kepada Tagar, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020.

Mantan Ketua Mahmakah Konstitusi ini mengaku pernah memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi DPR dalam rangka penyusunan RUU HIP pada 11 Februari 2020. RDPU ketika itu dipimpin oleh Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Dalam pembahasan selanjutnya, RUU ini ditentang berbagai kalangan. Muhammadiyah dan MUI, misalnya, meminta pembahasan RUU segera dihentikan.

Menurut Jimly, salah satu pemicu banyaknya penentang RUU karena semangatnya ingin kembali kepada Orde Lama. Itu ditunjukkan pada materi RUU tentang Pancasila yang merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 1945.

"Jangan pendapat pribadi Bung Karno dianggap suara Tuhan, tidak boleh dong, versinya 1 Juni kan beda dengan yang disepakati," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai konten draf RUU HIP tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dia memprediksi apabila RUU tersebut tetap dibahas hingga disahkan, maka akan menyebabkan kehancuran bagi bangsa Indonesia.

"Kalau ada prediksi dari para pakar, Indonesia akan hancur lebur pada tahun 2030, salah satu penyebabnya adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila ini," kata Abbas dalam acara halalbihalal virtual MUI dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat malam, 12 Juni 2020. []

Berita terkait
PDI Perjuangan Inisiator Pembahasan RUU HIP
PDI Perjuangan berada di balik munculnya pembahasan RUU HIP. Rasa Orde Lama pun dinilai mewarnai RUU yang mengundang polemik ini.
Menginisiasi RUU HIP, Novel Bamukmin: Bubarkan PDIP
Novel Bamukmin meminta PDIP dibubarkan saja karena dianggap sebagai inisiator RUU HIP.
PA 212 Ancam Kepung DPR Jika Ngotot Bahas RUU HIP
Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengancam akan melakukan aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila masih tetap bahas RUU HIP.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.