Jakarta - Gedung DPR Senayan digembok dan dijaga ketat, satu hari setelah pengumuman rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) 21 Mei 2019.

Komplek Parlemen yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sementara waktu tidak bisa didatangi oleh pegawai untuk bekerja, maupun masyarakat umum yang ingin melakukan kunjungan.

Dari pantauan Tagar, sejumlah truk-truk aparat keamanan sudah berjajar 100 meter dari dalam gerbang masuk Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto. Sejumlah tenda didirikan di halaman Kompleks Parlemen sebagai bentuk kesiapsiagaan menghalau aksi massa.

Meski situasi masih aman dan terkendali, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku menyerahkan pengamanan pada aparat TNI dan Polri terhadap Kompleks Parlemen.

"Setahu saya situasi aman terkendali. Kami serahkan sepenuhnya masalah keamanan kepada aparat Polri dan TNI. Mengingat kawasan gedung MPR/DPR/DPD termasuk objek vital," ujarnya kepada wartawan, Senin malam, 21 Mei 2019.

Karena MPR/ DPR/ DPD menyangkut kawasan negara yang bersifat strategis, maka sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, keselamatan gedung dan isinya menjadi tanggung jawab dari pihak keamanan negara.

"Keselamatan gedung, dokumen, dan seluruh isinya termasuk keselamatan anggota DPR di gedung DPR sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab pihak keamanan negara," sambungnya.

Politikus Golkar ini meminta Kesekjenan MPR/ DPR/ DPD untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan, terkait langkah yang dilakukan pada 22 Mei 2019 ini. Sambil menitipkan pesan untuk hari ini.

"Saya tidak ingin terjadi apa-apa terhadap anggota DPR/MPR/DPD beserta seluruh staff nya ditengah berbagai isu ancaman dan penumpang gelap yang ingin memanfaatkan kemurnian aksi massa yang sesungguhnya bertujuan baik itu, untuk tujuan menciptakan martir," tandasnya.

Baca juga: