Jakarta - Gebrakan Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hampir memasuki dua bulan ini sudah tampak membuahkan hasil yang baik. Itu terlihat sejak mereka dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 hingga sekarang.
Pada saat pengumuman menteri, Jokowi juga telah memberikan amanah kepada 34 menteri dan empat pejabat negara yang setingkat menteri mengenai tujuh hal pokok yang harus menjadi perhatian dan harus dijalankan, serta ditaati oleh mereka.
Pertama, tidak boleh korupsi dan harus mengurangi celah korupsi di masing-masing kementerian dan lembaga yang dipimpin.
Kedua, Jokowi menegaskan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya lah visi-misi presiden dan wakil presiden.
Ketiga, para pejabat diinstruksikan bekerja cepat dan produktif dan keempat, para menteri dilarang melakukan rutinitas monoton. Dalam hal ini menteri diminta terus berinovasi untuk membawa perubahan nyata bagi kemajuan bangsa.
Kelima, seluruh menteri diminta tidak hanya berorientasi kerja pada proses melainkan juga pada hasil yang dapat dirasakan rakyat.
Keenam, menteri diwajibkan senantiasa mendengarkan persoalan langsung dari rakyat dan mencarikan solusi atas persoalan tersebut.
Ketujuh, pejabat yang dinilai presiden tidak serius dalam bekerja dapat dipecat di tengah jalan. Amanat Jokowi ini dinilai membuka asa publik atas terwujudnya birokrasi yang semakin baik dan Indonesia maju.
Namun, diharapkan publik juga perlu ikut berpartisipasi mendorong "daya gedor" Kabinet Indonesia Maju Jokowi agar semakin kuat, supaya ketujuh amanat itu dapat terwujud dalam setiap program kerjanya.
Di tengah pesatnya perkembangan media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengawal dan menyampaikan aspirasi hingga mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.
Pemerintah juga memfasilitasi masyarakat dengan sarana pengaduan pelayanan publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Publik juga bisa dengan mudah "menghubungi" presiden-wakil presiden, menteri dan pejabat negara melalui akun media sosial.
Dalam hal ini, presiden memastikan setiap pembantunya harus memiliki sedikitnya satu akun media sosial yang aktif sebagai sarana mendengarkan keluh kesah publik.
Dari hal itu, publik dapat mencermati gebrakan demi gebrakan yang dilakukan jajaran menteri Jokowi. Jika ada menteri dan pejabat negara lainnya belum berinovasi, masyarakat bisa mengingatkan kepada presiden melalui media sosial.
Dengan begitu, ini adalah salah satu cara publik bisa berpartisipasi mendorong "daya gedor" Kabinet Indonesia Maju. Adanya aspirasi dari masyarakat ini, bukan berarti menunjukkan kerja menteri Jokowi ini buruk, melainkan sebagai upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang semakin baik.
Hal ini sesuai dengan amanat presiden, di mana pemerintah saat ini memang sudah tidak bisa lagi bekerja lambat dan monoton. Sementara era pejabat priyayi juga sudah lama ditinggalkan sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.
Kini, tugas menteri hanyalah bekerja maksimal dengan cepat dan tepat. Selama programnya baik, maka apresiasi dan rasa hormat publik akan ditujukan kepadanya.
Gebrakan Menteri
Gebrakan menteri di era Kabinet Indonesia Maju menjadi kata kunci yang harus terus dicermati masyarakat. Gebrakan yang dinantikan publik tentu saja bukan gebrakan yang tujuannya untuk "mencari muka", tetapi harus berinovatif, jelas tujuan dan manfaatnya, serta terukur.
Jika diperhatikan, memasuki bulan kedua terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, sejumlah menteri telah menyuguhkan sejumlah gebrakan nyata dihadapan publik.
Seperti di sektor reformasi birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo beserta jajarannya memegang peran penting untuk memastikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu memang orang-orang yang berkualitas untuk dapat mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik terbaik.
Tjahjo Kumolo diharapkan segera melaksanakan amanat Jokowi tentang penyederhanaan eselonisasi. Bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PANRB juga memastikan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin membaik dari rekrutmen sebelumnya.
Begitu juga di sektor pertahanan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut menyuarakan ide-idenya tentang penguatan pertahanan yang cukup membuat optimisme publik meningkat, misalnya dengan terlebih dulu mendefinisikan bahwa pertahanan Indonesia bersifat defensif.
Menurut Prabowo, wawasan pertahanan Indonesia adalah defensif menjaga kedaulatan bangsa. Ketua Umum Partai Gerindra (Ketum) ini juga menekankan pertahanan bangsa harus kuat, berapapun biayanya.
Sedangkan di sektor pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membawa harapan baru. Figurnya yang lekat dengan kata inovatif karena merupakan pendiri Gojek, tentu saja diekspektasikan memunculkan hal-hal baru yang inovatif bagi dunia pendidikan nasional.
Nadiem telah mencetuskan sebuah slogan baru dalam dunia pendidikan yakni merdeka dalam belajar. Dia juga bersuara mengenai tantangan dunia pendidikan ke depan yang secara logika memang tepat.
Misalnya, dia menyatakan gelar pendidikan bukan jaminan atas sebuah kompetensi, kelulusan tidak menjamin seseorang siap berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, hingga hal sepele seperti masuk kelas tidak menjamin seorang pelajar akan belajar.
Dia bahkan melontarkan wacana menghapus Ujian Nasional (UN) bagi pelajar. Sebuah wacana yang sejatinya sejak lama sudah digaungkan, namun di bawah kepemimpinan Nadiem realisasi wacana tersebut kali ini agaknya jauh lebih serius ketimbang sebelumnya.
Sementara gebrakan yang juga mendapat perhatian publik hadir dari sosok Menteri BUMN Erick Thohir belakangan ini. Belum lama duduk di kursi menteri BUMN, dirinya langsung memberikan gebrakan dengan mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra terkait kasus penyelundupan komponen motor gede Harley Davidson Softail Shovelhead klasik lansiran 70-an.
Thohir juga mencopot seluruh direksi maskapai yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kasus penyelundupan tersebut. Ketegasan itu memunculkan slogan "bersih-bersih BUMN".
Satu kalimat itu tidak boleh lagi dianggap tabu di era keterbukaan informasi saat ini. Apalagi belum tentu semua orang bisa berlaku tegas seperti sang menteri BUMN itu.
Erick Thohir bahkan mencermati ada beberapa perusahaan BUMN yang memiliki lini bisnis perhotelan, yang tidak sesuai dengan bisnis intinya. Hal ini akan dibenahi ke depan termasuk rencananya mengoptimalkan kerja komisaris BUMN.
Berbagai gebrakan sejumlah menteri Jokowi tersebut sudah selayaknya dilakukan menteri-menteri lain.
Sekali lagi gebrakan ini akan lebih baik jika bersifat inovatif, jelas tujuan dan manfaatnya serta terukur. Namun secara tersirat, publik juga memiliki tugas untuk terus mendorong dan mengingatkan agar daya gedor gebrakan Kabinet Kerja Jokowi tersebut senantiasa menguat. []
Baca juga:
- Pesan Basuki Hadimuljono untuk Menteri Kabinet Kerja II
- Serahkan SK, Ini Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju
