Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19. Jokowi menyampaikan hal ini dalam Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor, Selasa, 28 April 2020.
Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (MAPPAN) Indonesia Wignyo Prasetyo menilai langkah Presiden Jokowi sangat strategis dalam menghadapi dampak Covid-19 yang telah menjadi pandemi global. Menurutnya langkah tersebut juga sejalan dengan adanya defisit bahan pokok di tengah pandemi corona.
“Pandemi ini sudah mulai membuat goncang tatanan sosial ekonomi, sosial dan politik, ketersediaan bahan pokok minim dengan keterbatasan mobilisasi barang. Jadi apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk membuka lahan sawah baru tampaknya telah dipikirkan matang sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 yang bakal menimbulkan terjadinya kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang ke depan,” ujar Wignyo dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Kamis, 30 April 2020.
Juga untuk menjamin ketahanan pangan, kata Wignyo, pihaknya dari Komite Penggerak Nawacita (KPN) yang merupakan gabungan beberapa organ relawan termasuk MAPPAN, menginisiasi lumbung pangan Kampung Siaga COVID-19.
Apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk membuka lahan sawah baru tampaknya telah dipikirkan matang sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19.
Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (MAPPAN) Indonesia Wignyo Prasetyo bersama Presiden Jokowi. (Foto: MAPPAN)
"Karena sangat terasa betul dampak pandemi ini terutama di kaum miskin kota. Hak atas pangan mereka harus dijamin oleh negara. Kemungkinan defisit beras tahun ini harus segera diantisipasi. Ingat situasi global akan menyulitkan untuk impor,” ujarnya.
Wignyo menambahkan, lahan persawahan baru yang akan dibuka nanti hendaknya merupakan lahan basah atau rawa, sehingga tidak mengubah fungsinya sebagai tangkapan air.
“Dengan memperbaiki praktik pengelolaan air dan pertanian di lahan basah, yang disertai dengan mengintegrasikan pengelolaan berbasiskan lahan basah ke dalam kawasan pertanian, ketahanan pangan jangka panjang dapat terjamin dan keanekaragaman hayati pun meningkat,” tutur Wignyo.
Selain itu, lanjutnya, lahan rawa memiliki keunggulan ketersediaan air dibandingkan lahan sawah lain. Air di sawah lahan rawa bisa tersedia sepanjang tahun.
"Keunggulan utama lahan rawa adalah airnya tersedia sepanjang tahun. Jadi, saat wilayah lain kemarau dan kekeringan, lahan rawa justru dapat berproduksi optimal dan panen raya," ujarnya.
Wignyo menjelaskan optimalisasi lahan rawa sangat strategis karena lahan rawa potensial untuk menekan defisit beras, yang biasanya terjadi pada bulan September hingga Nopember, dan pasokan produksi beras dari lahan rawa mengalami puncaknya terutama pada bulan Agustus-Oktober.
Ia juga menyarankan untuk menjamin stok kebutuhan pangan, Presiden Jokowi perlu memerintahkan Kementerian Pertanian menjalankan program perluasan areal tanam.
“Penting juga dana desa dari Kementerian PDT dialihkan ke urusan produksi pangan, program-program lain tinggalkan saja dulu,” tutur Wignyo.
Presiden Jokowi dalam rapart terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor, Selasa, 28 April 2020, menyatakan bahwa stok komoditas pangan domestik di banyak wilayah di Indonesia ternyata mengalami defisit.
Jokowi menyebut bahwa defisit beras saat ini sudah terjadi di 7 provinsi dan defisit jagung di 11 provinsi. Sebagai usaha antisipasi, Presiden Jokowi kemudian memerintahkan kepada BUMN dan Kementerian Pertanian agar mulai “keroyokan” membuka lahan persawahan baru.
“Tentu saja instruksi Presiden ini harus dilakukan dengan amanah, kegagalan mencetak lahan di periode sebelumnya harus menjadi pelajaran. Dalam situasi krisis seperti sekarang ini jangan ada lagi orang yang sekadar mengambil kesempatan, memperkaya diri dan kelompoknya,” ujar Wignyo. []
Baca juga:
