Jakarta - Pemerintah pusat resmi melarang masyarakat mudik pada Lebaran 2021. Larangan itu, tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
Jangan sampai terjadi kemudian gelombang kedua karena kita lengah, dan mudik ini bagian dari pergerakkan massa yang paling gede (besar) dalam sejarah, sehingga potensi itu mesti kita mitigasi sejak awal.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, pelarangan dan pengendalian itu jadi keputusan terbaik. Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat tidak lengah apalagi situasi covid-19 saat ini sedang menurun. Hal ini, diungkapkan Ganjar usai memimpin Rapat Penanganan Covid-19 Jawa Tengah dan Larangan Mudik di ruang rapat gedung A kantor Pemprov Jateng.
"Jangan sampai terjadi kemudian gelombang kedua karena kita lengah, dan mudik ini bagian dari pergerakkan massa yang paling gede (besar) dalam sejarah, sehingga potensi itu mesti kita mitigasi sejak awal. Maka, tadi sudah disimulasikan arahan Pak Menko Polhukam, Mendagri dan Kapolri. Udah disiapkan sampai tingkat bawah,” tutur Ganjar berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tagar, Senin, 12 April 2021.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto:Tagar/Pemprov Jateng)Ganjar menjelaskan, pada masa pelarangan mudik nanti akan ada pos penyekatan di wilayah perbatasan Jateng-DIY, Jateng-Jatim dan Jateng-Jabar. mengenai hal ini, Ia juga telah meminta kepala daerah untuk mendukung.
“Akan ada pos terpadu, jadi penyekatan secara detail dan teman-teman dari Polda sudah menyiapkan itu, kita dukung dari kabupaten kota termasuk titik perbatasan wilayah yang ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pemprov Jateng menyiapkan tiga skenario yang dilakukan menyusul adanya pelarangan mudik. Hal ini, disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro.
Skenario pertama adalah pra-larangan dari tanggal 1-5 Mei sebagai antisipasi mudik dini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan akan ada potensi warga melakukan mudik dini yaitu sekitar 20 persen dari data Kemenhub.
“Data survei Kementerian Perhubungan. Ada potensi pemudik Jawa Tengah sekitar 4, 6 juta. Kita coba antisipasi dengan kita melakukan posko mobile. Posko mobile ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI–Polri, harapannya seperti yang disampaikan Dirlantas (Dirlantas Polda Jateng), sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah,” sebut Henggar.
Sedangkan skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik dengan berbagai cara dan sudah sampai di kampung halaman, tentunya nanti yang digunakan adalah optimalisasi PPKM mikro.
“Di Jawa Tengah ini kan kita tahu, kita kenal dengan Jogo Tonggo. Nanti optimalisasinya di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman,” tegasnya.
Skenario ketiga, pihaknya akan melakukan operasi pada saat pelarangan. Tentunya nanti titik-titiknya ditentukan oleh kepolisian. Mengingat, hal itu merupakan bentuk sinergi antarberbagai pihak.
“Kita bersama di situ, sinergi di lapangan,” sebutnya.
Berdasarkan catatan tahun lalu, pemudik yang di Jawa Tengah yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara totalnya sekitar 661 ribu. Jumlah itu berdasarkan mereka yang mudik karena memang dengan berbagai alasan.
- Baca juga : Ganjar Pranowo Penuhi Janji Jadi Mandor Proyek Penataan Borobudur
- Baca juga : Ganjar Pranowo Temui Seniman Bahas Pengembangan Candi Borobudur
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol. Rudy Syafirudin, mengatakan, Polri juga melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat tak mudik tahun ini. Sebab jika mudik tetap dilakukan maka akan membahayakan pihak lain. Hal itu untuk memastikan keselamatan bagi pemudik dan orang yang dikunjunginya.
“Itu yang paling masif kita kerjakan,” ucap Rudy.
Menurut Rudy, saat pelaksanaan kegiatan, pihaknya akan menempatkan personel di rest area selama 24 jam. Pihaknya akan mengingatkan masyarakat agar berada di tempat itu hanya 50 persen dari kapasitas.
“Tidak boleh lebih supaya penekanan angka Covid di kita itu tetap menurun, stabil. Kita juga sudah imbau pada pengelola rest area untuk betul-betul mematuhi aturan agar hanya 50 persen saja pengunjung di rest area tersebut," tandas Rudy.
Sedangkan untuk penyekatan, pihaknya telah menyiapkan 11.217 personel yang akan ditempatkan di 198 pos Operasi Ketupat Candi. Selain itu, juga terdapat 14 titik pos penyekatan perbatasan. []
