Surabaya - Fraksi - fraksi di DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 mulai memetakan anggotanya untuk duduk di pimpinan komisi. Salah satunya Fraksi PKB dan PDIP sudah membidik beberapa komisi untuk menempatkan anggota di kursi ketua dan wakil ketua.
Fraksi PKB membidik kursi Ketua Komisi B yang membawahi bidang perekonomian dan posisi Wakil Ketua di Komisi E yang membawahi bidang kesejahteraan rakyat. Selain kursi ketua komisi, PKB juga berpeluang mendapatkan kursi Wakil Ketua DPRD Jatim. Mengingat Pemilu 2019, PKB memperoleh kursi terbanyak setelah PDIP yakni mendapat 25 kursi.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan, melalui dua komisi tersebut anggotanya akan fokus di beberapa hal, yakni disparitas dan kemiskinan. Maka pendidikan, kesehatan, dan tindakan kekerasan atau diskriminasi memerlukan perhatian serius di Jatim.
"Kalau posisi ketua Komisi B karena hasil Muktamar PKB di Bali Agustus lalu. Salah satu butir keputusanya memuat perjuangan PKB di bidang ekonomi kerakyatan. Jadi, sangat pas kalau PKB memilih komisi B," ujar Anik, di Surabaya, Kamis 5 Agustus 2019.
Beberapa isu di bidang perekonomian yang harus diperjuangkan, salah satunya adalah memperkuat basis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi market. Selain itu, kemudahan memperoleh modal bunga lunak dan mempermudah pangsa pasar.
"Tidak hanya itu saja sektor primer pertanian dan perikanan yang membutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi lebih luas.Termasuk, kemudahan modal dengan dengan program bunga lunak yang sudah ada (loan agreement) harus lebih diperkuat lagi," kata mantan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 ini.
Menurut mantan bendahara PW Fatayat Jatim itu, selama ini, pembangunan ekonomi masih fokus di daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi.
Sementara posisi wakil ketua di Komisi E, PKB akan memperjuangkan sektor pendidikan sebagai tindak lanjut dari aspirasi perjuangan dari NU. Mengingat PKB merupakan wadah aspirasi warga NU.
"Sekolah swasta mayoritas dominasi milik NU. PKB akan mengawal keseimbangan alokasi anggaran negeri-swasta. Terutama anggaran untuk madrasah aliyah agar mendapatkan perlakuan yang sama," jelasnya.
Alasan lain FPKB membidi Komisi E karena membidangi pelayanan dan pengelolaan kesehatan. FPKB melihat pelayanan BPJS masih amburadul. Padahal iuran BPJS akan naik dua kali lipat.
Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, fraksinya menginginkan kursi komisi E. Hal ini berkaitan sesuai dengan program Presiden RI, Joko Widodo yakni membangun sumber daya manusia.
"Membangun SDM itu mulai pendidikan, kesehatan dan kebudayaan," tegasnya.
Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan visi PDIP adalah memperhatikan kaum marhaen. Maka partainya akan fokus kepada komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat.
"Nanti ketua Komisi E akan kita ambil. Tapi bukan berarti di tempat lain tidak bisa. Untuk komisi lain paling kita hanya mengambil wakil ketua saja, karena kalau ada ketua dari partai yang sama di dua komisi berbeda itu tidak bagus,” pungkasnya.
Ketua Fraksi Nasdem, Muzamil Syafi'i mengaku dirinya mengetahui anggotanya mendapat jatah ketua atau wakil ketua komisi. Mengingat anggota fraksinya hanya 9 orang, maka kemungkinan mendapatkan jatah wakil ketua komisi.
"Kita belum tahu dapat jatah kursi Wakil ketua komisi apa, karema akan dirapatkan lagi," tuturnya. []
Baca juga:
- Di Jawa Timur, Ditemukan Hewan Kurban Mengalami Luka
- 59 Calon Haji Tertipu, Ini Respon Kemenag Jawa Timur
- Gus Abid Berburu Ketua GP Ansor Jawa Timur
