Pematangsiantar - Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mendukung niat Polri dalam mengusut intimidasi dan teror terhadap sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dia menjelaskan, dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, hubungan hukum dan demokrasi diibaratkan dua sisi mata uang, kualitas hukum suatu negara akan menentukan kualitas demokrasinya.
Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan “tangan besi” berdasarkan kekuasaan semata.
"Negara yang demokratis akan melahirkan hukum yang berwatak demokratis, sedangkan negara yang otoriter akan melahirkan hukum yang otoritarian. Sedangkan dalam prisip Negara hukum, hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi yang baik dan bebas dari segala bentuk tekanan," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Selasa, 2 Juni 2020.
Selanjutnya kata dia, negara hukum yang bertumpu kepada konstitusi, dan kedaulatan rakyat dijalankan melalui sistem demokrasi akan saling beriringan untuk mencapai tujuan suatu negara. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.
"Negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan “tangan besi” berdasarkan kekuasaan semata. Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum (rechtsstaat) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi, yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Dia menegaskan, atas dasar itulah penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum yang berpotensi merusak demokrasi dan membungkam kebebasan, mutlak harus dilakukan oleh aparat kepolisian.
"Saya mendukung niat baik Polri untuk mengusut, serta mengungkap secara tuntas terhadap ancaman dan teror yang dilakukan di UGM," kata dia.
Menurutnya, ancaman dan teror terhadap kebebasan ini menjadi persoalan yang sangat fundamental dalam hadirnya negara hukum yang demokratis. Teror dan ancaman ini bukan hanya pukulan berat bagi pecinta demokrasi, tapi bisa dianggap potret yang sangat memilukan dan memalukan wajah Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
"Terlebih lagi ancaman dan teror ini, nyata-nyata menafikkan dan mengabaikan fungsi kepolisian Indonesia, bahkan bisa dianggap menghinna dan mengecilkan peran dan tanggung jawab Kepolisian secara Institusional," ucapnya.
Saya berharap sahabat-sahabat UGM yang mendapatkan teror dan ancaman untuk bisa membantu Polri.
Kemudian atas niat baik Kepolisian tersebut, dia berharap mahasiswa UGM juga dapat membantu aparat keamanan mengungkap kasus intimidasi yang dialami beberapa waktu lalu.
"Saya berharap sahabat-sahabat UGM yang mendapatkan teror dan ancaman untuk bisa membantu Polri untuk mengungkap dengan tuntas kejadian yang sangat memalukan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis," ucapnya.
Kendati demikian, dia juga meminta Kepolisian untuk secara serius dan transparan mengungkap siapa sosok dibalik teror tersebut.
"Saya meminta agar Polri segera merealisasikan secara serius secara transparan, profesional, akuntabel agar masyarakat bisa mengetahui secara utuh keseriusan Polri tersebut. Saya yakin dengan integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya, ditambah dukungan politik termasuk dukungan anggaran yang besar terhadap Polri selama ini, untuk persoalan ancaman dan teror di UGM ini adalah persoalan yang tidak sulit untuk diungkap. Mari kita dukung dan tunggu kehebatan Polri dalam menjaga negara hukum tang demokratis ini," kata Didik. []
