Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah berubah sepeninggal mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas yang notabene merupakan suami dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum partai berlambang banteng itu sendiri.
Hal demikian disampaikan Sekretaris Umum FPI Munarman saat menanggapi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim partainya menjaga Pancasila, bukan komunis.
Seingat saya, dulu waktu almarhum pak Taufiq Kiemas masih ada, partai tersebut ramah terhadap umat Islam
"Seingat saya, dulu waktu almarhum pak Taufiq Kiemas masih ada, partai tersebut ramah terhadap umat Islam dan mau berbagi dalam mengurus negara," ujar Munarman saat dihubungi Tagar, Minggu, 5 Juli 2020.
Baca juga: Hasto Kristiyanto: PDIP Jaga Pancasila, Bukan Komunis
Munarman mengatakan, di internal PDIP saat ini ada kelompok anti-Pancasila yang sedang berkuasa dan merasa full power. Menurut dia, hal demikian yang menjadikan PDIP saat ini telah berubah.
"Karena faksi-faksi anti-Ketuhanan Yang Maha Esa sedang merajalela. Dan misi mengubah Pancasila menjadi Trisila serta Ekasila itu ada tertulis dalam dokumen organisasinya dan sudah diupayakan melalui RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila)," kata dia.
Sementara, tokoh pegiat Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Jazir mengatakan, pengusul RUU HIP merupakan kelompok pendompleng Soekarnois. Mereka memanfaatkan nama besar Soekarno untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara.
Baca juga: Pengusul RUU HIP Mungkin Megawatisme
"Pancasila menurut Soekarno itu ya Pancasila yang resmi sekarang ini, bukan pancasila yang dipidatokan Soekarno pada 1 Juni," katanya saat menjadi pembicara Sosialiasi 4 Pilar MPR yang digelar oleh Anggota MPR Cholid Mahmud di Yogyakarta, Minggu, 5 Juli 2020.
Menurut Jazir, jika ada orang yang memanfaatkan pidato Soekarno 1 Juni berniat mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, itu pasti bukan Soekarnois.
Pandangannya, pihak-pihak yang memanfaatkan momentum itu adalah orang yang mendompleng Soekarno untuk merusak Pancasila. Soekarno sangat menghargai perjanjian luhur.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menyebut ada materi RUU HIP yang menjiplak Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) PDIP. Jimly merujuk pada Bab II Pasal 7 RUU HIP yang kemudian isinya memancing polemik di masyarakat.
Baca juga: Materi RUU HIP Menjiplak Anggaran Dasar PDIP
"Orang baru menyadari ini (Pasal 7 RUU HIP) adalah Anggaran Dasar PDIP," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Tagar, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Pada awalnya, Jimly mendukung RUU HIP ini masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas). Ia juga memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi DPR dalam rangka penyusunan RUU HIP pada 11 Februari 2020.
Ketika itu, RDPU dipimpin oleh politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Tapi ketika pembahasannya bergulir di DPR, Jimly menilai semangat RUU HIP melenceng. Masukan yang ia sampaikan pada RDPU juga tidak ditampung dalam draf. []
