Bandung, (Tagar 8/10/2018) - Forum Aksi Guru Independen atau FAGI Jawa Barat mempertanyakan nasib guru honorer dan tenaga administrasi kependidikan SMA, SMK yang sampai saat ini belum jelas nasibnya, terutama kejelasan statusnya yang belum diangkat menjadi PNS dan tidak bisa mengikuti CPNS terkait terbentur usia hingga tuntutan kemudahan sertifikasi agar mendapatkan insentif.
“Kita menuntut Pemprov Jabar agar guru honorer SMK, SMK dan tenaga administrasi kependidikan yang menjadi kewenangan Provinsi Jabar untuk segera diterbitkan SK pengangkatan PNS dari Pemerintah Jabar, khususnya yang usianya lebih dari 35 tahun, karena apabila harus ikut CPNS tentu tidak bisa,” tutur Ketua FAGI Jawa Barat (Jabar) Iwan Hermawan, di Bandung, Senin (8/10/2018).
Lebih lanjut Iwan menjelaskan, mudah-mudahan janji merealisasikan apa yang menjadi tuntutan para guru honorer dan tenaga kependidikan ini bisa dilakukan selambat-lambatanya pada 10 Oktober 2018 oleh Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan Jabar.
“Tetapi sebagaimana rekomendasi dari Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yumanius Untung yang diharapkan ditandatangani langsung oleh Gubernur Jabar agar lebih kuat secara hukum bisa dilakukan,” jelasnya.
Sementara Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Asep Suhanggan mengakui, pentingnya kejelasan nasib para guru honorer dan tenaga administrasi kependidikan SMK dan MA di Jabar, sebab mereka sudah berpuluh-puluh tahun bekerja tetapi tidak jelas statusnya, termasuk sertifikasi para guru honorer yang sampai saat ini masih menjadi polemik.
“Posisinya sangat strategis bahwa dengan Surat Keterangan sebagai guru honorer itu penting agar mereka bisa melakukan PTK dan PPG (Program Profesi Guru) yang selanjutnya bisa mendapatkan sertifikasi pendidikan dan mendapatan tunjangan profesi,” tuturnya.
"InsyaAllah kami akan proses segera dan berusaha untuk segera diselesaikan apa yang menjadi tuntutan para guru honorer termasuk tenaga administrasi kependidikan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan Jabar," imbuhnya.
“Semuanya akan kita akomodir, termasuk tenaga administrasi kependidikan bukan hanya guru honorer saja. Tetapi tentunya yang didahulukan adalah tenaga guru honorer,” tegasnya lagi. []
