Fokus Trotoar, Anies Baswedan Menyepelekan Banjir

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir harus dikritik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 Januari 2020. (foto: Tagar/Popy Sofy).

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanganan banjir memang patut dikritik. 

Sebab, penggelontoran anggaran banjir lebih kecil, bila dibandingkan dengan alokasi dana untuk pembenahan trotoar.

Anggaran banjir harus diutamakan dan harus lebih besar dari anggaran trotoar.

“Ini yang harus kita kritik. Tak rasional jika anggaran trotoar lebih besar dari anggaran penanganan banjir,” kata dia kepada Tagar, Kamis, 9 Januari 2020.

Ujang menekankan, pemerintah DKI semestinya bisa menjelaskan sedetail mungkin kepada masyarakat. Apa urgensinya peluasan trotoar, sehingga persoalan laten seperti banjir semestinya mendapat perhatian yang lebih serius.

“Pihak Pemrov harus menjelaskan persoalan ini ke masyarakat Jakarta. Marapikan trotoar memang penting. Tapi menangani banjir jauh lebih penting,” ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, banjir Jakarta sudah menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan oleh siapa pun gubernur-nya. 

Baca juga: Langkah Anies Baswedan Hadapi Cuaca Ekstrem Jakarta

“Penanganan banjir lebih utama dari soal pembenahan trotoar. Jadi anggaran banjir harus diutamakan dan harus lebih besar dari anggaran trotoar,” tutur dia.

Ujang berharap Gubernur Anies Baswedan harus segera mengevaluasi besaran anggaran yang kurang masuk akal. Sehingga, pembangunan dan penanganan bencana di Jakarta, ke depannya bisa lebih proporsional.

“Tapi yang pasti pemprov jangan sampai salah mengambil kebijakan. Mengurangi anggaran banjir. Dan anggaran trotoar lebih besar dari anggaran banjir merupakan kebijakan politik anggaran yang harus dikoreksi,” kata dia.

Dia melanjutkan, Anies dinilainya memang memiliki kecenderungan untuk terlihat berbeda dengan pendahulunya. 

Hal itu bisa dilihat dari sejumlah proyek di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hampir semuanya diganti dan tidak dilanjutkan, semisal program normalisasi kali Ciliwung diubah menjadi naturalisasi yang belum terlihat hasilnya.

Baca juga:  Jokowi Perintahkan Anies Selesaikan Sodetan Ciliwung

“Bisa saja seperti itu,” tutur Ujang.

Perlu diketahui, pada periode 2019-2020 anggaran pembangunan trotoar bakal menelan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 1,2 triliun

Sementara, alokasi anggaran untuk penanganan banjir Jakarta era Anies Baswedan hanya berada pada angka Rp 600 miliar. []

Berita terkait
Sekjen Kemendagri Sentil Banjir Jakarta Buat Anies?
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyentil Pemprov DKI soal Semarang tidak banjir, Jakarta terendam.
Anies Baswedan Lanjutkan Normalisasi Sungai 2020
Program normalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali dilanjutkan tahun 2020.
Menakar Kemungkinan Ahok Menggusur Anies Baswedan
Warga kecewa terhadap banjir era Anies Baswedan di awal tahun 2020, mendesaknya mundur. Kemudian menilai Basuki Tjahaja Purnama/Ahok lebih baik.