Amman- Dua partai politik utama Palestina, Fatah dan Hamas sepakat untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) dalam enam bulan ke depan. Mereka mengeluarkan pengumuman bersama pada Kamis, 24 September 2020.
Siaran pers yang dikeluarkan setelah pertemuan yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Istanbul menyebutkan bahwa kedua delegasi telah mencapai "visi yang bersatu".
Kami akan mengadakan pemilihan legislatif, diikuti dengan pemilihan presiden dan kemudian pemilihan Dewan Nasional Palestina.
"Kami setuju bahwa visi tersebut telah matang dan kami berencana untuk bergerak maju dengan dialog nasional dengan partisipasi semua faksi di bawah naungan Presiden, Mahmoud Abbas yang akan berlangsung sebelum tanggal satu Oktober," kata pernyataan itu seperti diberitakan dari Arab News, Jumat, 25 September 2020.
Jibril Rajoub, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fatah, mengatakan kepada Palestine TV, pimpinan semua faksi akan segera bertemu di Ramallah. Pasca pertemuan, Presiden Abbas akan mengumumkan proses pemilihan.
Kantor berita resmi Palestina mengutip Rajoub menyebutkan bahwa pemilihan akan berlangsung dalam tiga tahap dalam waktu enam bulan. “Kami akan mengadakan pemilihan legislatif, diikuti dengan pemilihan presiden dan kemudian pemilihan Dewan Nasional Palestina jika memungkinkan,” ucapnya.
Juru bicara Hamas di Gaza, Fawzi Barhoum, mengatakan pertemuan di Istanbul mengkonfirmasi dasar dari inisiatif baru. Tujuannya untuk membentuk arah kebijakan "berdasarkan persatuan dan pembagian kekuasaan," katanya.
Najeeb Qadoumi, seorang anggota Dewan Nasional Palestina, mengatakan kepada Arab News, pertemuan tersebut mencerminkan perasaan di antara orang-orang Palestina bahwa perjuangan Palestina sedang dilikuidasi berdasarkan visi Amerika-Israel. "Hanya melalui persatuan dan legitimasi pemilu kita dapat berdiri untuk konspirasi melawan perjuangan Palestina," ucapnya.
Aktivis yang berbasis di Gaza Wael Alloush mengatakan kepada stasiun radio Ajyal yang berbasis di Ramallah, pemilu terakhir kali diadakan pada tahun 2006. Ini akan menjadi kegiatan yang penting namun baru bagi banyak orang Palestina.
Ammar Dweek dari Komisi Kemerdekaan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa tekanan eksternal telah memaksa Palestina untuk bersatu. “Situasi telah matang untuk pemilu karena semua orang menyadari bahwa mereka akan terisolasi total tanpa legitimasi pemilu,” katanya. []
- Baca Juga: PKS Apresiasi Pidato Jokowi Soal Dukungan ke Palestina
- Badan PBB untuk Pengungsi Palestina Alami Krisis Keuangan
