Surabaya - Pandemi covid-19 berdampak pada tingkat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya di Bojonegoro. Meski Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat program pembebasan denda bagi wajib pajak yang lebih dari jatuh tempo dan memberi diskon, pendapatan asli daerah dari sektor PKB masih belum memenuhi target.
Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur wilayah Bojonegoro Aries Nuryadhi mengatakan tunggakan PKB hingga Mei 2020 mencapai Rp 7,003 miliar. Tunggakan itu sebagian ada sudah terbayar sebesar Rp 57,624 juta sehingga tersisa Rp 6,945, miliar.
Jika ditotal tunggakan ada Rp 7,003 miliar. Tapi ada yang sebagian terbayarkan tunggakan sehingga sisa Rp 6,945 miliar
Aries membeberkan tunggakan PKB untuk plat hitam sebesar Rp 6,819 miliar, plat merah mencapai Rp 14,234 juta, dan plat kuning Rp 169, 477 juta.
"Jika ditotal tunggakan ada Rp 7,003 miliar. Tapi ada yang sebagian terbayarkan tunggakan sehingga sisa Rp 6,945 miliar," ujar Aries, saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Jatim di kantornya.
Aries menegaskan, adanya pandemi virus corona, bisa dimaklumi masyarakat masih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok daripada membayar pajak kendaraan. Meski demikian, instansinya tetap mengupayakan penagihan kepada wajib pajak sudah jatuh tempo.
Untuk merangsang agar wajib pajak mau membayar tunggakannya, Pemprov membuat program dengan memberi kemudahan berupa bebas denda bagi yang melebihi jatuh tempo dan diskon 15 persen untuk kendaraan roda dua, serta 5 persen untuk roda empat.
"Selain itu hadiah umrah. Ini untuk megggugah masyarakat untuk bayar pajak," katanya.
Sementara untuk tunggakan kendaraan plat merah, Aries mengaku sudah mengirim surat ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tunggakan kendaraan plat merah ini memang ada persoalan sendiri karena sebelumnya ada hibah, di mana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diberi diskon bagi yang membeli kendaraan.
Namun pembeli tidak memakai nama pribadi , tetapi diatasnamakan instansi terkait.
"Kita kesulitan melakukan pendataan pajak, kesulitan melacak padahal sudah jelas," tuturnya.
Jika Pemkab Bojonegoro masih belum membayar tunggakan PKB, sesuai hasil rapat Komisi C, Pemprov Jatim dalam hal ini Bapenda akan menunda bagi hasil yang akan diterima kabupaten/kota. Untuk itu, Pempov berharap Pemkab Bojonegoro harus mengganggarkan dana untuk membayar PKB plat merah.
"Piutang tidak besar tapi upaya untuk mengejar tetap dilakukan. Kita akan tetap melakukan peangihan secara masif baik kirim surat maupun datang ke instatnsi terkait," kata dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Yohanes Ristu Nugroho mengatakan, pembebasan denda dan pemberian diskon efektif merangsang masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.
"Diskon itu untuk merangsang masyarakat artinya di tengah wabah virus corona daya beli masyarakat, maka diberi pancingan agar masyarakat berbondong-bondong membayar pajak ini semacam keringanan. Ini efektif," kata dia.
Ristu mengapresiasi realisasi PKB di Bojonegoro, meskipun Pemprov membuat kebijakan penurunan target pendapatan pajak sebelum perubahan APBD Jatim 2020.
"Alhamdulilah semua tercapai. Kita ketahui di tengah pandemi Covid-19, ada penurunan target sebelum P-APBD 2020," tuturnya.
Sementara tunggakan kendaraan Plat merah, dewan mendorong agar Bapenda terus menggalihnya. Jika masih belum membayar tunggakan, maka bagi hasilnya akan ditunda. "Ini dianggap efektif agar tunggakan lancar," ucapnya. []
