Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyarankan pemerintah membentuk lembaga penjamin polis (LPP) untuk menghindari terjadinya kembali kasus gagal bayar polis nasabah, seperti yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Dibikin dari sekarang Lembaga Penjamin Polis. Kalau ada kasus sama sudah jelas pembiayaannya dari mana," ujar Faisal Basri di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020 seperti dilansir dari Antara.
Terkait kasus gagal bayar polis nasabah Jiwasraya, menurut dia seharusnya pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengembalikan dana nasabah Jiwasraya. Salah satu caranya bisa dengan cara menjual aset.
"Tentu saja nasabah nomor satu, jual asetnya langsung dibayarkan ke nasabah," kata dia.
Sementara itu, aset finansialnya diserahkan ke lembaga yang merawat aset sakit. "Dulu Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di AS dititipkan ke Morgan Stanley, mereka olah untuk dapat recovery," tuturnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan saat ini pihaknya tengah menggodok skema pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk diterapkan pada pelaku industri asuransi.
"Keberadaan LPP ini penting dan kami dukung ini segera terwujud," kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah.
Menurut dia, pendirian lembaga penjamin itu memiliki fungsi untuk mengoptimalkan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menangani perbankan atau mendirikan lembaga sendiri, yakni LPP. []
