Jakarta - Fadli Zon dan Fahri Hamzah terdengar akan menjadi menteri Jokowi, hal itu menyoroti kemungkinan terbentuknya kabinet rekonsiliasi, dalam konsep pemerintahan kohabitasi.

Pemerintahan kohabitasi dalam pengertian sederhana bisa berarti bergabungnya beberapa tokoh dari kubu oposisi sebuah pemerintahan, ke dalam kabinet presiden terpilih. Secara harfiah bisa diartikan sebagai "hidup bersama tanpa ikatan nikah". Konsep ini sudah sejak lama dikenal di Perancis. Setidaknya sudah tiga kali berlangsung di pemerintahan negara beribu-kota Paris.

Diketahui sebelumnya, sederet nama dari kubu 02 pernah disebut akan mengisi kursi menteri kabinet rekonsiliasi, jika kelak pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin benar-benar diputuskan menang dalam kontestasi pemilihan presiden.

Di antara sejumlah nama, kemungkinan Sandiaga Uno duduk sebagai menteri di kabinet rekonsiliasi cukup menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, pengusaha muda itu merupakan cawapres lawan Jokowi pada pemilihan presiden 17 April 2019 yang lalu.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku memiliki informasi valid terkait keputusan kubu 01 menghadiahi kursi menteri kepada Sandiaga, demi berlangsungnya proses rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2019.

Kita dapat informasi A1, sebagai rekonsiliasi itu cawapres 02 akan masuk ke kabinet 01.

Pernyataan Neta langsung buru-buru dibantah oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso. Dia menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan berita bohong yang belum bisa dipertanggung jawabkan.

"Sudah ada penjelasan bahwa itu hoaks. Beliau (Sandiaga) tetap akan di posisi bersama Pak Prabowo, memimpin pergerakan yang sesuai dan dimungkinkan menurut undang-undang," ujar Priyo dikutip dari Antara, Senin, 17 Juni 2019.

Selain Sandiaga, nama lain di kubu 02 yang sempat diproyeksikan sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi jilid dua mendatang adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah.

Hal tersebut dikemukakan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, beberapa waktu sebelum hari pencoblosan Pemilu 2019 berlangsung. Dia mengaku bakal meminta kepada Jokowi untuk merekrut kedua nama tersebut sebagai menteri jika kelak memenangi Pilpres 2019.

Maruarar mengatakan, meski kini kedua nama tersebut menjadi oposan pemerintahan Presiden Jokowi, namun sejatinya Fadli Zon dan Fahri Hamzah berkolaborasi ketika sama-sama mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto di Pilpres 2009, maupun Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

"Saya berharap Jokowi menang dan berdoa kalau bisa Fadli Zon jadi menterinya Jokowi, Fahri Hamzah jadi menterinya Jokowi. Itu harapan saya," kata Maruarar dalam sebuah acara diskusi politik di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019 lalu.

Peneliti Bidang Perkembangan Politik Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, mengatakan bahwa pilihan untuk membentuk kabinet rekonsiliasi bisa menjadi jalan tengah demi mencegah meruncingnya polarisasi akibat perbedaan politik di kalangan akar rumput.

"Dalam pemerintahan baru nanti, (kohabitasi dengan membentuk kabinet rekonsiliasi) bisa saja terjadi, terutama mengingat polarisasi politik saat ini kuat sekali," kata Aisah kepada Tagar, Senin 27 Mei 2019.

Untuk meredam potensi menguatnya perpecahan, (kohabitasi) ini bisa menjadi jalan tengah dan menghindarkan dari kemungkinan pembelahan yang semakin buruk di level akar rumput.

Perempuan yang akrab dipanggil Puput itu juga mengatakan, terbentuknya kabinet rekonsiliasi amat mungkin terjadi, lantaran mayoritas partai dari kubu pemerintahan dan kubu oposisi tidak memiliki perbedaan garis ideologi yang mencolok.

Namun begitu, Puput mengingatkan soal kekurangan yang ada dalam konsep pemerintahan kohabitasi. Dia menilai, oposisi bakal kehilangan daya gedornya dalam mengkritisi pemerintah. Sehingga kebijakan justru diambil atas dasar lobi-lobi politik semata.

"Tapi tentunya hal ini tidak sehat. Bagaimana oposisi bisa menjadi kritis terhadap pemerintahan, jika ia menjadi bagian di dalamnya? Meski dalam kohabitasi, oposisi tidak berarti bergabung dalam koalisi. Situasi ini pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan rakyat, karena penentuan kebijakan politik akan didominasi, lagi-lagi oleh 'deal-deal politik' semata," kata dia.

Baca juga: