Jakarta - Kekompakkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah teruji, sohib kental ini ternyata memiliki pilihan berbeda terkait pembangunan Istana Kepresidenan di Papua.
Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan kajian, karena Papua memiliki tujuh wilayah adat, sehingga semua pihak harus diajak bicara.
Para tokoh Papua mengatakan ada persoalan regulasi yang kurang dalam Otsus,
Menurut dia, jangan sampai menyelesaikan masalah dengan satu pihak, namun dengan pihak lain masih ada masalah.
"Tanya masyarakat Papua, apa yang mereka inginkan karena tadi dikatakan mereka merasa dalam banyak hal tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan," ujarnya usai menerima konsultasi dengan para tokoh Provinsi Papua dan Papua Barat di Kompleks Parlemen, Rabu, 11 September 2019, seperti diberitakan Antara.
Para tokoh Papua dan Papua Barat, kata dia, menginginkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berjalan 21 tahun.
Menurut dia, para tokoh Papua mengatakan ada persoalan regulasi yang kurang dalam Otsus, dan ada praktek yang tidak sesuai dengan harapan serta banyak masukan dari sisi sejarah.
"Dari sisi pelaksanaan otonomi ini akan kami formulasikan semua masukan, termasuk dari tokoh-tokoh perempuan Papua yang kritis akan didengarkan," katanya.
Dukungan Fahri Hamzah
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah malah mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun istana kepresidenan di Papua. Menurutnya mencerminkan visi revolusi mental dan poros maritim.
"Papua sangat penting sekali ada kehadiran fisik. Jadi dengan dibukanya istana di Papua, itu kehadiran simbolik yang baik dan bagus sekali," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 September 2019, seperti diberitakan Antara.
Usulan membangun istana presiden, kata dia, sudah dilontarkannya sejak lama, bahkan Fahri lebih setuju apabila ibu kota dipindahkan ke Papua.
Menurut dia, Indonesia harus memulai tradisi Asia-Pasifik, maritim itu basisnya Pasifik dan salah satu wilayah paling besar adalah Papua.
"Artinya pulau paling besar di Pasifik ini Papua selain Australia," ujarnya.
Selain mendirikan istana kepresidenan di Papua, kata Fahri, pemerintah harus menghidupkan kembali bandara di Biak dan melakukan pemekaran di wilayah Papua. []
