Jakarta, (Tagar 21/10/2017) - Dalam mengevaluasi tiga tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pemerintah tidak fokus dalam mengurusi kasus hukum, termasuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Banyak sekali persoalan hukum yang diabaikan, salah satunya penuntasan HAM masa lalu dan juga korban-korban minoritas diberbagai tempat yang tidak bisa mendapatkan haknya," jelas Direktur YLBHI, Asfinawati di Cikini, Jakarta, Jumat (20/10).
Asfinawati menjelaskan, hukum di Indonesia dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan individu. Menurutnya, masih banyak tindakan kriminalisasi kepada orang-orang yang memperjuangkan haknya.
"Jadi kami melihat sebetulnya bukan menjalankan rule of flow, tapi melakukan rule by roll. Banyak sekali kriminalisasi kepada orang-orang yang memperjuangkan haknya seperti buruh tani dan lain-lain," tuturnya.
Selebihnya Asfinawati menyebut pemerintah saat ini hanya memfokuskan diri dalam bidang ekonomi. "Secara garis besar kami mengatakan pemerintahan ini tidak memfokuskan diri pada kasus hukum dan HAM, tapi sepertinya pada pembangunan ekonomi," ujarnya
Untuk itu YLBHI meminta pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan hukum dan HAM yang belum terselesaikan, seperti tragedi semanggi. Karena menurutnya program tersebut termasuk dalam lingkup nawacita
"Soal tragedi semanggi dan lain-lain, jadi ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang nggak diselesaikan. Selebihnya, Jokowi harus menempatkan isu hukum dan HAM menjadi prioritas persis yang dikatakan nawacita," tambahnya. (ard)
