Bandung - Anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Persatuan Indonesia Eryani Sulam mempertanyakan keseriusan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam mengevaluasi BUMD-BUMD terutama yang bermasalah yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Saya berharap soal saham PT JS yang ada dimana-mana ditertibkan.
“Saya melihat Pemprov Jabar (Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul) di awal-awal saja cepat tanggap mengevaluasi BUMD yang bermasalah, tapi sampai saat ini saya lihat tidak ada action,” ucap dia kepada Tagar di Bandung, Kamis 12 Desember 2019.
Seperti evaluasi bisnis jelas Eryani, dan penyertaan modal BUMD baik yang bermasalah atau tidak yang sampai saat ini belum ada evaluasi lanjutan yang menyeluruh dan tuntas termasuk solusi konkretnya.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil jangan hanya statemen saja mau menyehatkan BUMD saja. Harus ada langkah konkretnya, langkah strategis yang cepat diambil. Soal direksi di beberapa BUMD kan masih ada yang belum selesai,” jelas dia.
Saham PT Jasa Sarana Tersebar di Banyak BUMD
Eryani mengatakan soal PT Jasa Sarana yang ternyata sahamnya tersebar di banyak BUMD Jawa Barat lainnya, salah satu sahamnya masuk di PT Tirta Gemah Ripah (TGR), PT BIJB dan lainnya.
“Saya melihat kenapa BUMD banyak yang baru-baru tidak bisa kerja maksimal. Salah satunya JS (PT Jasa Sarana), itu sahamnya dimana-dimana dan ini harus dikritisi, termasuk dengan para direksinya yang kewenangannya harus ditertibkan (jangan sewenang-wenang),” terang dia.
Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jasa Sarana ini tidak sedikit, sebelum PT JS ini mendapatkan kucuran modal sekitar Rp 700 sampai Rp 800 miliar, dan ironisnya berbanding terbalik dengan deviden yang hanya mampu setor ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rp 7 miliar.
“Deviden PT Jasa Sarana atau JS Rp7 miliar ini tak ada apa-apanya, kalah dengan salah satu BUMD yang hanya diberikan penyertaan modal Rp 70 miliar saja tetapi bisa memberikan deviden diatas Rp7 miliar,” kata Eryani.
Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk PT JS ini seharusnya untuk pengembangan bisnis, dan penataan perusahaan sendiri bukan untuk penyertaan saham di banyak BUMD.
“Saya berharap soal saham PT JS yang ada dimana-mana ditertibkan, jangan sampai JS menyertakan saham untuk BUMD lainnya yang dari segi bisnisnya sedang menggeliat. Kenapa tak berupaya meningkatkan keuntungan perusahaan sendiri (JS sendiri),” ucap dia.
Jangan sampai PT Jasa Sarana yang paling besar diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tetapi diakhir hanya merugikan, tak mampu memberikan kontribusi signifikan atau deviden yang disetorkan tidak berbanding lurus dengan penyertaan modalnya. [Advertorial]
