Bandung - Anggota Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat, Eryani Sulam, meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengkaji kembali secara komprehensif ihwal rencana merger PT Bank Pembangunan Banten Tbk (BEKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR), terutamanya dampak merger tersebut apakah akan lebih menguntungkan bagi BJBR atau justru sebaliknya.
“Saya meminta mengkaji kembali bukan berarti saya tak setuju atau setuju rencana merger BJBR dan BEKS ini. Saya hanya meminta Pemprov Jabar menganalisa kembali asas manfaatnya (dampak positif) dari merger ini terhadap bank kebanggaan masyarakat Jabar,” tuturnya kepada Tagar saat dihubungi dari Bandung, 22 Juni 2020.
Kalau dari hasil kajian tersebut lanjut Eryani menjelaskan, merger dengan BEKS justru BJBR malah merugi. Langkah merger ini sebaiknya dipertimbangkan, tetapi kalau menguntungkan BJBR dan bahkan menguntungkan kedua belah pihak, karena merger ini business to business kenapa tidak.
“Sebenarnya BJBR tanpa merger saja sudah baik kinerja, masih sehat. Kita lihat saja nanti keputusannya, yang jelas saya berharap merger ini menguntungkan BJBR,” jelas dia.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat Ridwa Kamil telah menandatangani Letter of Intent (LOI) terkait penggabungan antara PT Bank Pembangunan Banten Tbk (BEKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) pada Kamis 23 April 2020 (adv). []
