Erni S: Solusi ASN Penunggak Pajak Kendaraan

Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Erni Sugiyanti mendukung program zona integritas taat pajak kendaraan bermotor.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Erni Sugiyanti (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Advertorial - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Erni Sugiyanti mendukung sekaligus berharap program zona integritas taat pajak kendaraan bermotor atau Zonita Pamor untuk para aparatur sipil negara (ASN) diberlakukan di semua kabupaten dan kota di Jabar.

Optimis bisa dongkrak PAD (dari program Zonita Pamor ini), setiap kepala daerah pasti ingin meningkatkan PAD.

“Baru (beberapa waktu lalu) launching di Kabupaten Sumedang, baru uji coba di sana. Saya mendukung sekali program Zonita Pamor ini bisa berlaku di semua daerah (kabupaten dan kota di Jawa Barat), dan saya rasa semua kabupaten dan kota akan menyambut baik program ini,” tutur Erni kepada Tagar saat temui di Komisi III DPRD Jawa Barat, Jumat, 21 Februari 2020.

Menurut Erni, jika program Zonita Pamor diberlakukan di semua daerah, pendapatan asli daerah (PAD) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kabupaten, dan kota terdongkrak naik. Sebab, kata dia, ada bagi hasil PAD dari pajak kendaraan khususnya KTMDU atau Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang antara pemerintah kabupaten ada kota ke provinsi.

“Optimis bisa dongkrak PAD (dari program Zonita Pamor ini), setiap kepala daerah pasti ingin meningkatkan PAD. Kalau tinggi, mereka juga kan senang soalnya ada bagi hasil juga kan,” ucap dia.

Erni mengatakan setiap kunjungan ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) fakta di lapangan penunggak pajak kendaraan tertinggi pertama di kelompok Tentara Nasional Indonesia (TNI), kedua didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ketiga terbagi di beberapa kelompok ekonomi, dan terakhir kelompok plat kuning atau Organisasi Angkutan Darat (Organda).

“Saya sangat menyayangkan, mereka (ASN) seharusnya bisa taat pajak, mereka itu jadi contoh masyarakat, di gaji oleh negara juga. Sekitar 25-30% penunggak pajak kendaraan, kelompok ASN menjadi kelompok tertinggi kedua,“ kata dia.

Seluruh ASN di seluruh wilayah Jawa Barat, kata Erni, bisa menjadi pelopor taat pajak. Jangan terbiasa menunda-nunda membayar pajak kendaraan, sengaja menunggu program penghapusan denda pajak atau pemutihan pajak.

“Apalagi untuk kendaraan yang berplat merah, kan sudah ada anggarannya. Kenapa harus ditunda-tunda lagi,” kata dia. []

Berita terkait
Harapan DPRD Jabar untuk Sekda Setiawan Wangsaatmaja
Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat optimis Setiawan Wangsaatmaja bisa bekerja dengan baik sesuai instruksi Ridwan Kamil.
DPRD Jabar Soroti Peran Warga Lokal dan Desa Wisata
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Didi Sukardi meminta masyarakat lokal dan BUMDes dilibatkan dalam pengembangan desa.
DPRD Jabar Sebut Holding BPR Masih dalam Kajian
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari PPP, Pepep Saeiful Hidayat menyampaikan progres rencana holding BPR di Jabar
0
Kapolri: Sinergitas TNI-Polri Harga Mati Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kapolri menekankan penguatan sinergitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas.